Direktur Imparsial Minta KASAD yang Dipilih Presiden Netral dan Tidak Berpolitik
D'On, JAKARTA,- Menjelang pergantian Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang bebarengan dengan Pileg dan Pilpres 2019, calon KASAD diminta netral dan tidak bepolitik. Hal tersebut disampaikan Al Araf, Direktur Imparsial, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan.
Seperti yang kita ketahui, sejak Reformasi TNI 1998, dwifungsi ABRI dicabut dan anggota TNI tidak boleh berpolitik dan mendukung salah satu calon presiden maupun legislatif.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan meminta KASAD terpilih nantinya dapat memastikan TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari alat pertahanan negara, tidak digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral, yang hanya akan menggerus profesionalisme mereka.
KASAD yang akan dipilih langsung oleh Presiden Jokowi nantinya juga mendapat PR besar dari pemerhati HAM, yaitu, penyelesaian reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.
Dalam hal reformasi birokrasi internal angkatan darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan terobosan, salah satunya tentang reward and punishment bagi prajurit dan keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk di tubuh TNI AD. (jj)
Seperti yang kita ketahui, sejak Reformasi TNI 1998, dwifungsi ABRI dicabut dan anggota TNI tidak boleh berpolitik dan mendukung salah satu calon presiden maupun legislatif.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan meminta KASAD terpilih nantinya dapat memastikan TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari alat pertahanan negara, tidak digunakan sebagai instrumen pemenangan politik elektoral, yang hanya akan menggerus profesionalisme mereka.
KASAD yang akan dipilih langsung oleh Presiden Jokowi nantinya juga mendapat PR besar dari pemerhati HAM, yaitu, penyelesaian reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial.
Dalam hal reformasi birokrasi internal angkatan darat, KASAD baru juga penting dan perlu memikirkan terobosan, salah satunya tentang reward and punishment bagi prajurit dan keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk di tubuh TNI AD. (jj)