Moeldoko Berikan Tanggapan Setelah Istana Dikepung Selama Dua Hari Oleh Tenaga K2
D'On, JAKARTA,- Moeldoko, Kepala Staf Presiden (KSP) mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah punya skema yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah honorer K2 (kategori dua).
Hal ini disampaikan Moeldoko saat ditanya mengapa Presiden Joko Widodo maupun menteri tidak ada yang menemui perwakilan honorer K2 ketika mereka menggelar demonstrasi dan menginap di seberang Istana Merdeka, 30-31 Oktober silam.
"Ini bukan tidak mau menerima namun ada agenda yang padat saat aksi pegawai K2 berlangsung, namun pemerintah sudah memiliki skemanya untuk penyelesaian masalah ini karena semua ini ada melaui tes, standarnya seperti itu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11/2018).
Ditambahkan Moeldoko bagi honorer K2 yang sudah mengikuti tes CPNS namun tidak lulus, masih ada skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ucapnya.
Jikapin tidak jua lulus, opsi terakhir adalah pendekatan kesejahteraan dari pemerintah daerah masing-masing. "Menurut kami skema ini sangatlah bijaksana," jelas mantan Panglima TNI ini.
Disinggung tentang keberatan honorer K2 mengenai batas usia 35 tahun bagi yang ikut tes CPNS, Moeldoko menyatakan aturannya memang sudah seperti itu.
"Bila semuanya permisif (pada aturan), kita mau korbankan untuk sekian puluh tahun nanti tenaga kerja kita yang mengabdi di birokrasi. Kalau enggak optimum, masyarakat yang marah," tandasnya. (nov/mond)
Hal ini disampaikan Moeldoko saat ditanya mengapa Presiden Joko Widodo maupun menteri tidak ada yang menemui perwakilan honorer K2 ketika mereka menggelar demonstrasi dan menginap di seberang Istana Merdeka, 30-31 Oktober silam.
"Ini bukan tidak mau menerima namun ada agenda yang padat saat aksi pegawai K2 berlangsung, namun pemerintah sudah memiliki skemanya untuk penyelesaian masalah ini karena semua ini ada melaui tes, standarnya seperti itu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11/2018).
Ditambahkan Moeldoko bagi honorer K2 yang sudah mengikuti tes CPNS namun tidak lulus, masih ada skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ucapnya.
Jikapin tidak jua lulus, opsi terakhir adalah pendekatan kesejahteraan dari pemerintah daerah masing-masing. "Menurut kami skema ini sangatlah bijaksana," jelas mantan Panglima TNI ini.
Disinggung tentang keberatan honorer K2 mengenai batas usia 35 tahun bagi yang ikut tes CPNS, Moeldoko menyatakan aturannya memang sudah seperti itu.
"Bila semuanya permisif (pada aturan), kita mau korbankan untuk sekian puluh tahun nanti tenaga kerja kita yang mengabdi di birokrasi. Kalau enggak optimum, masyarakat yang marah," tandasnya. (nov/mond)