Mulai Tak Satu Suara, Edhy-Jokowi Kontra Soal Pejabat Eselon Kementerian
D'On, Jakarta,- Menteri sejatinya satu suara dengan atasannya secara langsung, yakni presiden. Seyogyanya pula kebijakan menteri juga diadaptasi dari visi misi presiden.
Hal berbeda justru mulai ditunjukkan satu dari 38 menteri dan pejabat setingkat menteri di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin.
Sikap mencolok diperlihatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo yang menggantikan Susi Pudjiastuti dalam mengurus masalah kedaulatan laut, kesejahteraan nelayan, hingga persoalan perikanan.
Usai Serah Terima Jabatan (sertijab) dengan Susi, Edhy langsung tancap gas mengumpulkan para Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan menggelar rapat internal.
Dalam rapat tersebut, Edhy berencana melantik pejabat eselon I hingga IV di KKP. Padahal, sesuai amanat Presiden Jokowi yang terus menekankan bahwa hanya ada visi misi presiden, bukan visi misi menteri.
"Saya mau mendalami permasalahan-permasalahan yang ada, saya lihat juga ada 151 pos yang ternyata belum diangkat dari eselon I sampai IV, ini mau saya segera angkat, karena gimana kita mau kerja kalau kosong," kata Edhy saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/10), seperti dilansir Suara.com.
Hal itu justru berbanding terbalik dengan keinginan Presiden Jokowi yang ingin memangkas birokrasi di Kementerian. Salah satunya, akan memangkas jumlah eselon di Kementerian.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi dalam pidatonya selepas pelantikan presiden dan wapres di Kompleks Parlemen MPR/DPR Jakarta, Minggu (20/10).
Selain melantik eselon di KKP, Edhy Prabowo juga akan mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi soal perikanan tangkap hingga budidaya ikan.
Pasalnya, sepeninggalan Susi banyak kebijakan-kebijakan yang diterima ataupun ditolak para nelayan hingga pengusaha. Salah satunya, kisruh soal alat tangkap cantrang.
"Setelah ini sambil berjalan saya akan terus mendalami permasalahan-permasalahan lain, terutama masalah ikan tangkap, budidaya, keramba jaring apung yang ada di tiga titik itu gagal dan sebagainya, harus cari jalan keluar, jalan tengah. Saya gak fokus di masalahnya, saya fokus di jalan keluarnya," tutup dia.
#suara
