PDIP Ungkap Alasan Jokowi Tunjuk Bekas Jenderal Jadi Menteri Agama
D'On, Jakarta,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama (Menag).
Hal itu menyusul kritik dari sejumlah pihak lantaran posisi Menag tidak diisi dari kalangan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah.
Sekjen PDIP Hasto Krisyanto mengatakan Presiden Jokowi punya alasan rasional menunjuk eks Wakil Panglima ABRI itu sebagai Menag. Terlebih penunjukkan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Pak Jokowi kan juga mengambil pembelajaran dari pemerintahan sebelumnya. Pak Jokowi tentu saja punya alasan, dan alasan itu yang menjadi pijakan bagi Pak Jokowi di dalam mengambil keputusan," kata Hasto di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
Hasto menyebut masukan dari NU terkait posisi Menag akan dipertimbangkan. Bahkan, lanjut Hasto, posisi Wakil Menteri bisa saja diisi orang dari kalangan ormas Islam seperti NU maupun Muhammadiyah.
"Tentu saja apa yang disampaikan oleh NU ini juga menjadi masukan bagi Pak Jokowi kita lihat bagaimana seluruh konfigurasi yang ada di dalam kabinet dan nanti akan ada wakil wakil menteri juga," ujar Hasto.
Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, KH Robikin Emhas mengakui bahwa dirinya dan pengurus banyak mendapatkan pertanyaan dari para kiai terkait menteri agama yang baru. Bahkan, beberapa di antaranya mengaku kecewa.
"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait menteri agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangannya, Kamis (24/10).
Robikin menuturkan, para kiai memahami soal Kementerian Agama yang harus berada di garda terdepan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Bahkan, mereka juga sudah lama khawatir dengan fenomena pendangkalan pemahaman agama yang ditandai dengan makin maraknya sikap intoleransi hingga sikap ekstrem mengatasnamakan agama.
"Karena kondisi dan daya destruktif yang diakibatkan, secara kelembagaan jauh waktu NU tegas mengingatkan bahaya radikalisme. Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme di samping narkoba dan LGBT," ungkap Robikin.
Kendati demikian, kata Robikin, para kiai masih tak mengerti dengan dipilihnya menteri agama dari pensiunan TNI. "Para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada," tandasnya.
(MP)
