Rencana Pemerintah Larang Minyak Curah Lindungi Konsumen
"Bagi konsumen (kebijakan) itu bagus. Dia akan mendapatkan minyak yang benar-benar berkualitas, sesuai dengan SNI, bukan minyak bekas atau minyak jelantah," ujar Rusli dalam pernyataan di Jakarta, Rabu.
Rusli mengatakan kewajiban kemasan bagi minyak goreng dapat membuat konsumen mengetahui asal, produsen, kode produksi hingga tanggal produksi dari minyak goreng tersebut sehingga keamanan produk lebih terjamin.
Menurut dia, para pedagang yang selama ini menggunakan minyak curah berkualitas baik tidak akan terganggu dengan kebijakan wajib kemas.
Meski demikian, resistensi dapat timbul dari pedagang yang selama ini menggunakan minyak curah bekas pakai atau minyak jelantah.
"Pedagang yang menggunakan minyak curah jelantah, tidak jelas asal-usulnya, pasti akan teriak karena biaya produksinya akan naik, dibandingkan ketika dia mendapat minyak curah jelantah yang biayanya lebih murah," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Arief Safari mengatakan rencana kewajiban kemasan bagi minyak goreng dapat menguntungkan konsumen maupun pengusaha kecil.
Dengan peraturan tersebut, ia menambahkan, dapat melahirkan kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) guna menjadi produsen kemasan minyak goreng.
"Produsen minyak gorengnya memang sudah besar-besar. Tapi adanya aturan ini, juga bisa pengemasan itu diserahkan ke UKM-UKM," ujarnya
Meski terdengar rencana untuk mewajibkan penggunaan minyak goreng kemasan, Kementerian Perdagangan menyatakan bukan berarti terdapat larangan bagi konsumen yang ingin menggunakan minyak goreng curah.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan tidak ada sama sekali maksud pemerintah untuk mematikan industri rakyat, juga usaha kecil dan menengah yang biasa menggunakan minyak goreng curah.
Oleh karena itu, penetapan harga minyak goreng kemasan yang ketersediaannya dijamin pemerintah, tidak akan memberatkan, dan tidak berbeda jauh dengan minyak goreng curah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga telah meminta agar larangan peredaran minyak goreng curah dibatalkan.
"Pokoknya pelarangannya itu batal dulu," kata Darmin di Jakarta, Rabu (9/10) malam.
(brthati)
