Survei: Publik Optimistis Jokowi Mampu Tuntaskan Janji Politik di Periode II
D'On, Jakarta,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilantik kembali menjadi Presiden untuk periode II pada 20 Oktober 2019 mendatang. Saat ini publik berharap Jokowi bisa mewujudkan semua janji Nawacita jilid keduanya dengan maksimal.
Terutama soal pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan baru, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta prospek hukum dan korupsi yang lebih menjanjikan.
Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat di periode pertama, Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional yang dilakukan pada 5 sampai 12 Oktober 2019. Hasilnya, mayoritas masyarakat optimistis Jokowi mampu menunaikan janji politiknya.
"Angka optimistis publik itu mencapai 67,4 persen, pesimistis 25,8 persen, sisanya tak menjawab," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, dalam rilis survei "Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua", di Jakarta, Kamis (17/10).
Menurutnya, Jokowi punya bekal segalanya untuk mewujudkan semua visi misi politiknya. Terutama dukungan parlemen yang sangat maksimal karena nyaris tidak ada parpol yang berhasrat menjadi oposisi.
Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multi stage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilakukan dalam upaya menjaring aspirasi publik, terutama menyangkut evaluasi dan harapan publik terhadap jokowi yang akan dilantik sebagai presiden.
Keberhasilan Nyata
Sementara itu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berhasil mencapai sejumlah target pembangunan selama kurun waktu lima tahun pertama dari tahun 2014 hingga 2019.
Kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, menjadi salah satu faktor yang membaik di era Jokowi jilid I. Hal ini ditunjukkan oleh indikator rasio dari masing-masing elemen.
Memulai warisan dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,3 persen menjadi 9,4 persen. Rasio gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pun membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382 dan tingkat pengangguran terbuka 5,7 persen menjadi 5,0 persen.
Untuk pertama kalinya selama sejarah Indonesia merdeka, Pemerintahan Jokowi-JK berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi single digit.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dalam keterangan resminya di Jakarta, pada Rabu (16/10) siang.
"Pemerintahan Pak Jokowi dimulai akhir tahun 2014 di tengah-tengah kondisi global yang terus mengalami gejolak tren penurunan harga komoditas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah hasil nyata berhasil dicapai," ucap Bambang.
Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat stabil dan solid di kisaran lima persen selama lima tahun terakhir. Menurutnya, beberapa negara besar seperti Tiongkok dan India mengalami penurunan yang lebih dalam dari kisaran 8 persen menjadi 6 persen.
"Saya rasa ini sebuah apresiasi kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo, bahwa kondisi global yang sulit, namun pertumbuhan ekonomi tetap dijaga stabil dan kualitas pembangunan yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terus membaik," ujar Hendri.
Sedangkan, pengamat ekonomi Bank Mandiri, Dendi Ramdani mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan ini berhasil dicapai oleh pemerintah pada saat ekonomi global melambat.
"Penurunan kemiskinan ini menunjukkan kebijakan Pemerintah yang prokesejahteraan rakyat berjalan efektif. Efektivitas ini ditunjukkan dengan peningkatan akses rakyat kepada kebutuhan dasar, seperti peningkatan akses air minum dari 59,22 persen di tahun 2015 menjadi 72,79 persen di tahun 2019, peningkatan sanitasi layak dari hanya 46,63 persen menjadi 74,34 persen sepanjang 2015-2019," ungkap Dendi.
Sementara itu saat ditanya mengenai fokus pembangunan di periode kedua Pemerintahan Jokowi, Kepala Bappenas menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan mendorong lebih peran investasi dan ekspor serta mengurangi ketergantungan pada komoditas.
"Pengembangan industri berbasis manufaktur akan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi pada tahun 2020 hingga 2024," tutup Bambang.
(SIB)
