Jadi Menhan, Prabowo Dinilai Piawai Baca Peta Politik Parlemen
D'On, Jakarta,- Ketika memaparkan anggaran pertahanan di Komisi I DPR, Senin 11 November 2019, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinlai menunjukkan kepiawaiannya merespons pandangan dan atau pertanyaan dari para anggota Dewan.
Dalam rapat tersebut, salah satu anggota Dewan meminta Menhan menjelaskan anggaran pertahanan. Namun, Prabowo mengatakan rincian anggaran dapat disampaikan dalam rapat tertutup.
"Respons Prabowo tersebut sangat, bernas, cerdas, bagus dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan yang meminta uraian anggaran pertahanan. Secara tegas Prabowo menolak. Karena itu, di awal kepemimpinannya sebagai Menhan, Prabowo telah mampu 'membaca' peta politik para aktor politik di parlemen," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2019).
Menurut Emrus, penolakan Menhan sangat tepat. Dia setuju pembahasan alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk rincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga dibahas secara tertutup.
"Sangat tidak produktif jika rincian anggaran pertahanan dibahas di sidang terbuka, sehingga berpotensi menjadi 'konsumsi' publik dan dunia internasional yang sangat-sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan petahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara," tandasnya.
Karena itu, sambung Emrus, anggota legislatif harus menyadari bahwa rincian alokasi angggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi pertahanan itu sendiri.
(BMDI)
Dalam rapat tersebut, salah satu anggota Dewan meminta Menhan menjelaskan anggaran pertahanan. Namun, Prabowo mengatakan rincian anggaran dapat disampaikan dalam rapat tertutup.
"Respons Prabowo tersebut sangat, bernas, cerdas, bagus dan luar biasa. Dia tidak terjebak pada pandangan yang meminta uraian anggaran pertahanan. Secara tegas Prabowo menolak. Karena itu, di awal kepemimpinannya sebagai Menhan, Prabowo telah mampu 'membaca' peta politik para aktor politik di parlemen," kata pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11/2019).
Menurut Emrus, penolakan Menhan sangat tepat. Dia setuju pembahasan alokasi anggaran, apalagi dalam bentuk rincian sejumlah rupiah untuk alutsista tertentu, dari aspek geopolitik posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain, utamanya dengan negara tetangga dibahas secara tertutup.
"Sangat tidak produktif jika rincian anggaran pertahanan dibahas di sidang terbuka, sehingga berpotensi menjadi 'konsumsi' publik dan dunia internasional yang sangat-sangat tidak menguntungkan posisi Indonesia dalam pengelolaan petahanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara," tandasnya.
Karena itu, sambung Emrus, anggota legislatif harus menyadari bahwa rincian alokasi angggaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi pertahanan itu sendiri.
(BMDI)