KPK Minta Ditjen Pajak Laporkan Perusahaan Nakal
“Kita ingin sebetulnya ada pertukaran informasi antara KPK dan Ditjen Pajak. Misalnya KPK belum bisa menyentuh sektor privat korporasi, tapi pajak bisa,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Hotel Wyndham Casablanca, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).
Alex mencontohkan, terdapat perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proyek pemerintah menjalankan bisnisnya dengan cara tidak halal. Namun, KPK tidak dapat berbuat banyak lantaran tidak semua kasus korupsi dilaporkan.
Alex mendorong jajaran Ditjen Pajak memeriksa perusahaan pemegang lelang dan melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan adanya penyimpangan.
“Tidak semua kasus suap itu dilaporkan ke KPK, artinya apa, ya praktik itu tetap sampai sekarang itu berjalan. Saya yakini, kalau teman-teman dari dirjen pajak memeriksa perusahaan-perusahaan pemenang lelang, dan menemukan misalnya struktur biayanya itu ada biaya yang tidak resmi misalnya buat ini buat pejabat itu, itu kan informasi buat KPK juga dapat menindak,” ucap Alex.
Menurut Alex, banyak hal yang bisa disinergikan antara KPK dan Ditjen Pajak untuk penegakan hukum sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak. Dalam kasus dugaan suap di Garuda Indonesia misalnya, pihak perantara mendapat imbal balik dari perusahaan Inggris, Rolls Royce sebesar USD 11 juta. Menurut Alex, Ditjen Pajak seharusnya dapat mengenakan pajak terhadap perantara yang menerima jutaan dolar.
“Ketika informasi luar biasa, kita sampaikan ke Ditjen Pajak kemudian atas penghasilan orang itu sebesar USD 11 juta, itu bisa dikenakan pajak. Banyak informasi yang dimiliki KPK, terkait dengan kekayaan seseorang, kekayaan korporasi termasuk korporasi-korporasi yang terlibat korupsi,” tukasnya.
(Jpnn)
