Presedium Rakyat Nusantara Minta Anies Buka Dokumen KUA-PPAS 2020
Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mempublikasikan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.
"Oleh karena itu, Presidium Rakyat Nusantara mendesak-agar Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata orator aksi, Siska di lokasi.
Menurut dia, permintaan itu berdasarkan temuan beberapa mata anggaran yang dirasa janggal, seperti pembelian lem Aibon untuk sckolah-sekolah senilai Rp 82 miliar. Selain itu, alat tulis kantor seperti pulpen dianggarkan mencapai Rp 123,8 miliar.
"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah computer senilai Rp. 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp 5 miliar," ujarnya.
Ia menduga kebijakan Anies menutupa dokumen KUA-PPAS berpotensi adanya praktek korupsi dalam APBD 2020. Dirinya meminta kepada masyarakat untuk terus mengawasi anggaran-anggaran yang tak masuk akal di dalam KUA-PPAS tersebut.
"Kami duga denga tertutupnya akses informasi maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," kata dia.
(ntrl)
