Terungkap Cara KKB Papua Kumpul Dana Pakai Surat Dewan Adat Biayai Pengacara ke Dewan HAM PBB
D'On, Papua,- Sedikit demi sedikit sosok donatur Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua mulai terungkap ke publik.
Akun facebook Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi mengunggah surat permintaan dana dari Dewan Adat Papua pada semua warga Papua, termasuk para pejabat Papua untuk mendukung aktivitas separatis Papua.
Salah satu admin akun halaman Surga Kecil Yang Jatuh ke Bumi adalah Kolonel Inf Muhammad Aidi, mantan Kapendam Cenderawasih dan kini menjabat Asintel Danjen Kopassus.
''INI ADALAH BUKTI DANA OTSUS DIPAKAI UNTUK KEGIATAN MENDUKUNG SEPARATIS PAPUA
Apakah ini akan terus dibiarkan??
Uang Rakyat dibuang ke perut para pengkhianat bangsa!'' tulis admin Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi, Selasa (26/11/2019).
Dalam surat yang bertanggal 20 Januari 2017, disebutkan dana itu dibutuhkan untuk para diplomat dan pengacara hukum internasional yang mendorong gugatan ke Mahkamah Internasional dan Dewan HAM PBB.
Disebutkan besaran donasi dipatok Rp 1.000.000 setiap amplop dan dikembalikan paling lambat 7 Februari 2017.
Sebelumnya, akun Surga Kecil Yang Jatuh ke Bumi juga mengunggah postingan dugaan keterlibat elite Papua sebagai donatur KKB Papua.
KELOMPOK KRIMINAL SEPARATIS BERSENJATA ( KKSB )
( Siapa penyandang dananya?)
Di suatu tempat jauh didalam belantara Papua
Beginilah kehidupan para gerilyawan OPM didalam hutan.
Mereka mengklaim menguasai wilayah tertentu yang tidak terjangkau oleh TNI
Menurut penilaian obyektif wartawan yang mewawancarai OPM di dalam foto tersebut, sepertinya mereka yang di dalam hutan itu terjebak karena sudah diberi fasilitas dan gaji yang layak, keluarga mereka yang ditinggalkan dipenuhi kebutuhannya dan akhirnya terpaksa harus terus mengasingkan diri di hutan jauh dari keluarga karena jika ketahuan ada niat menyerahkan diri mereka takut dibunuh oleh para petinggi yang sudah menggaji mereka dan membiayai keluarganya.
Selain itu mereka ditakut takuti jika menyerahkan diri mereka akan ditangkap dan dibunuh TNI.
Walaupun semua kebutuhan keluarga mereka sudah dipenuhi oleh jaringan mereka di kota tapi mereka sebenarnya rindu ingin berkumpul dengan keluarga dan hidup normal seperti orang lain.
Mereka secara mental tidak siap untuk bertempur berhadapan dengan TNI.
Menurut teman saya mereka sangat takut pada TNI entah apa tentang TNI yang ditanamkan ke mereka, tapi mereka sangat takut berhadapan dengan TNI.
Itulah kenapa, menurut teman saya, mereka sudah dipersenjatai dan di suplai logistik makanan dan diberi semua kebutuhan yang memadai, tapi tidak mempunyai jadwal taktis secara terencana menyerang pos terluar TNI atau setidaknya melakukan penghadangan pada konvoi TNI.
Mungkin inilah yang harus dipertanyakan rekan rekan pendukung OPM kepada petinggi OPM.
Apakah ini cuma proyek?
Lalu siapa "pemilik proyek"?
Menarik untuk mencermati fenomena beberapa waktu lalu saat banyak pejabat daerah Papua minta TNI/Polri ditarik dari Papua.
Ini Indikator Apa?
Kenapa ada kesan para pejabat justru melindungi separatis?
Mungkinkah mereka ini " Sang Pemilik Proyek"?
Benarkah bahwa KKSB hanyalah barang dagangan bagi para pemimpin Papua untuk menggertak pemerintah pusat agar punya nilai tawar dan tidak dikoreksi atas ketidakkemampuannya membangun daerah dan rakyatnya?
Dan proyek keamananan bagi para pejabat Papua guna menghindari KPK?
Kasihan rakyatnya, puluhan tahun masih saja dibiarkan bodoh dan lambat berkembang.
Sementara sang pemimpin asyik berpesta pora ditengah penderitaan dan kemiskinan rakyatnya.
Terpisah, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengakui satu sumber dana KKB Papua adalah sumbangan dari kepala kampung.
Melansir dari Kompas.com dalam artikel 'Kapolda Papua: Kepala Kampung Jangan Beri Dana ke KKB', Paulus Waterpauw mengimbau kepada kepala kampung untuk tidak memberikan bantuan dana kepada KKB Papua.
Menurut Paulus Waterapauw, selama ini diduga kelompok bersenjata ini meminta dana kepada kepala kampung.
Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli senjata api dan amunisi.
"Apapun alasannya, saya tekankan kepada kepala kampung tidak memberikan dana sedikitpun kepada kelompok-kelompok tersebut," kata Paulus, Jumat (22/11/2019) malam.
Paulus mengingatkan, apabila ada kepala kampung yang terbukti memberikan bantuan dana kepada KKB, maka akan ditindak tegas.
Mengingat, selama ini kelompok bersenjata tersebut kerap melakukan aksi teror penembakan maupun pembunuhan, baik terhadap aparat keamanan maupun warga sipil di pedalaman Papua.
"Kami akan tindak tegas kepala kampung yang terbukti berikan dana kepada KKB Papua," ujar Paulus.
