Jokowi Restui Nadiem Hapus UN
D'On, Jakarta,- Presiden Jokowi menyetujui kebijakan Mendikbud, Nadiem Makarim, yang akan menghapus Ujian Nasional (UN). Jokowi menegaskan, UN resmi dihapuskan dari sistem pendidikan di Indonesia mulai 2021.
“Sudah diputuskan oleh Mendikbud bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021,” kata Jokowi setelah meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, di Tol Japek Km 38, wilayah Kabupaten Bekasi, Kamis (12/12) seperti dikutip antaranews.
Jokowi menambahkan, UN akan diganti dengan semacam assessment kompetensi. Yang akan di-assessment adalah sekolah dan guru.
Selain itu juga, ada semacam survei karakter. Hasil survei itu akan dijadikan evaluasi.
“Pendidikan kita sampai ke level mana. Nanti sudah dihitung. Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud,” kata Jokowi.
Hal itu juga berarti mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angka yang ketika angkanya di bawah grade atau standar yang ditetapkan tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya. “Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik,” tambah Jokowi.
Soal penanganan teknis, Jokowi menegaskan, kebijakan ada di tangan pemerintah pusat. “Bisa saja nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita jalani terus,” tandasnya.
(RM)
“Sudah diputuskan oleh Mendikbud bahwa UN mulai tahun 2021 sudah dihapus. Artinya sudah tidak ada UN lagi tahun 2021,” kata Jokowi setelah meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, di Tol Japek Km 38, wilayah Kabupaten Bekasi, Kamis (12/12) seperti dikutip antaranews.
Jokowi menambahkan, UN akan diganti dengan semacam assessment kompetensi. Yang akan di-assessment adalah sekolah dan guru.
Selain itu juga, ada semacam survei karakter. Hasil survei itu akan dijadikan evaluasi.
“Pendidikan kita sampai ke level mana. Nanti sudah dihitung. Saya kira kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud,” kata Jokowi.
Hal itu juga berarti mau tidak mau nanti setiap sekolah akan ada angka-angka yang ketika angkanya di bawah grade atau standar yang ditetapkan tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik levelnya. “Akan kelihatan sekolah mana yang perlu disuntik,” tambah Jokowi.
Soal penanganan teknis, Jokowi menegaskan, kebijakan ada di tangan pemerintah pusat. “Bisa saja nanti misalnya, perhitungan Kemendikbud seperti apa, guru ditarik lagi ke pusat. Bisa saja dilakukan. Ini hanya geser anggaran dari daerah ke pusat. Itu saja. Kalau kebijakan ini bisa naikkan kualitas pendidikan akan kita jalani terus,” tandasnya.
(RM)