Pemko Padang Terus Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Tertib Administrasi dan Taat Azaz
Hal itu disampaikan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sewaktu didapuk menjadi narasumber dalam acara 'Diskusi Literasi' di Aula Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand, jl. Pancasila No.10, Selasa (10/12/2019).
Menurut Mahyeldi, mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. "Di samping itu untuk hal ini, kita juga akan berupaya selalu memperkuat fungsi pengendalian, pengawasan dan melakukan konsolidasi internal sekaligus bekerjasama dengan aparat penegak hukum,” imbuh wako.
Lebih jauh dikatakannya, dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, apapun bentuk-bentuk kebijakan hendaknya dapat dilakukan secara terukur. Hal ini penting agar kepercayaan publik kepada pemerintah terus meningkat. “Sampai saat ini Pemko Padang alhamdulillah terus memperoleh WTP dari pemerintah pusat sebagai apresiasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kearsipan, Perpustakaan dan Penerbitan Sekretariat Jenderal DPD RI Empi Muslion selaku ketua pelaksana kegiatan Diskusi Literasi mengatakan, dilaksanakannya kegiatan tersebut untuk menyebarkan dan mendialektikkan ilmu pengetahuan kepada orang banyak guna membuka pikiran serta cakrawala baru tentang tata kelola pemerintahan yang baik. "Kegiatan ini diikuti para akademisi perguruan tinggi, ASN Pemda, LSM, mahasiswa, wartawan dan berbagai profesi dan institusi lainnya," sebutnya.
Seperti diketahui, Diskusi Literasi ini diadakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) bekerjasama dengan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Tema yang diangkat ialah "Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah". Adapun nara sumber diantaranya menghadirkan Sekretaris Jenderal DPD RI Bapak Reydonnyzar Moenek, Wali Kota Padang Mahyeldi, Wali Kota Pariaman Genius Umar, Direktur IPDN Tun Huseno dan Pakar Hukum Yuslim.
(hms Pdg)
