Ragam Tanggapan soal Jokowi Siapkan Wakil KSP: Golkar Tak Masalah hingga Gerindra Minta Alasan Jelas
Melalui Prepres ini, Presiden Jokowi menambah kursi Wakil Kepala KSP dalam susunan organisasi tersebut.
Sontak penambahan pos ini langsung memunculkan ragam reaksi dari berbagai kalangan.
Mulai dari politikus, pihak istana hingga pengamat politik.
Ada yang paham akan keputusan Jokowi itu, namun juga tak sedikit yang mempertanyakan tambahan jabatan di Kantor Staf Kepresidenan.
Mardani Ali Sera
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali melihat adanya penambahan kursi Wakil Kepala KSP ini bertentangan dengan lima fokus pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Mulai dari pengembangan SDM, infrastruktur, omnibus law, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi," ujar Mardani yang dilansir dari kanal YouTube Talk Show TvOne, Jumat (27/12/2019).
Pertentangan itu terdapat pada fokus reformasi birokarasi.
Menurut Mardani seharusnya birokrasi di istana tidak semakin gemuk, melainkan ramping.
"Nah di reformasi birokrasi itu bermakna miskin struktur kaya fungsi," ujar Mardani.
"Saya agak sedih ketika beliau mengangkat wakil menteri, komentar saya jelas ada dua matahari kembar," imbuhnya.
"Sekarang nambah lagi demikian banyak," tambah Mardani.
Mardani mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Jokowi itu.
Karena ia sepenuhnya sadar bahwa itu semua adalah hak Jokowi.
Namun Mardani hanya ingin mengingatkan Jokowi, untuk berhati-hati dalam melakukan haknya.
"Saya cuma mikir monggo haknya digunakan, tetapi setiap hak itu yang biayai adalah keringat rakyat," ujar Mardani.
"Jadi harus jelas tupoksi (tugas pokok dan fungsi), direct impact-nya serta outcome-nya kepada kesejahteraan rakyat " ujar Mardani.
"Tapi hati-hati kita ini menghadapi krisis pertumbuhan ekonomi gelobal dalam negeri kita," jelas Mardani.
"Tiba-tiba kita malah membuat demikian banyak pos-pos pengeluaran," imbuhnya.
Ace Hasan Syadzily
Anggota DPR Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai keputusan Jokowi ini pasti sudah melalui pertimbangan sesuai dengan kebutuhan.
Mengingat pada pemerintahannya di periode kedua ini, Jokowi memiliki banyak target yang harus dicapai.
"Oleh karena itu rencana tersebut didasarkan dengan kebutuhan," ujar Ace yang dilansir dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat, (27/12/2019).
"Karena kita tahu bahwa di periode kedua ini Jokowi ada banyak target," imbuhnya.
Ace pun tidak mempermasalahkan terkait latar belakang yang akan menduduki pos Wakil Kepala KSP ini.
Ia hanya berpesan bahwa pos tersebut dapat diisi oleh figur-figur yang mumpuni dalam membantu Presiden.
"Kami tidak mempersoalkan apakah mereka berasal dari profesioanal relawan maupun parpol," tambah Ace.
"Yang jelas figur tersebut adalah yang memiliki pengalaman, kemampiuan, kompetensi untuk membantu presiden," jelasnya.
Sodik Mudhajid
Menanggapi adanya jabatan Wakil Kepala KSP ini, Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudhajid meminta Presiden untuk dapat menjelaskan alasan keberadaannya.
Hal ini untuk menghindari persepsi masyarakat tentang adanya beban politik bagi bagi kekuasaan.
"Presiden juga harus menjelaskan tugas khusus apa dari wakil KSP sehingga perlu wakil di KSP yang jumlah tim/person KSP sedikit," ujarnya yang dikutip dari Kompas.com.
"Agar tidak berkesan ada beban politik bagi bagi kekuasaan kepada para eks pendukung atau pencitraan seperti kasus pengangkatan stafsus milenial," imbuhnya.
Mengingat sebelumnya Jokowi telah mengangkat Stafsus milenial, Wantimpres, maupun Wakil Menteri.
Sehingga diharapkan dengan adanya penjelasan dari pihak istana dapat menjawab pertanyaan atau anggapan birokrasi yang terlalu gemuk.
Ali Mochtar Ngabalin
Tenaga Ahli Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin menjelaskan terkait pembentukan pos baru di KSP.
Menurutnya adanya Wakil Kepala KSP bukan tanpa alasan.
Adapun pertimbangannya adalah Presiden melihat beban kerja yang dimiliki Kepala KSP, Moeldoko yang berat.
"Beliau melihat tentang sejumlah tugas-tugas beban yang dijalankan oleh Kepala KSP dirasa perlu untuk didampingi dengan pos baru sebagai wakil kepala staf," ujarnya yang dikutip dari TribunWow.com.
Ngabalin juga merasakan adanya beban kerja yang banyak di KSP.
Teutama dalam hal mendampingi Presiden baik saat menerima tamu maupun saat melakukan kunjungan.
"Saya merasakan juga selama dua tahun lebih kurang di KSP dengan beban-beban kerja yang luar biasa pada satu sisi," ujarnya.
"Sisi yang lain, hampir setiap Bapak Presiden menerima tamu, berkunjung, kemudian melihat beberapa lokasi-lokasi infrastruktur di Papua dan beberapa tempat, selalu didampingi kepala KSP," kata Ngabalin.
"Tidak hanya didalam negeri, tetapi juga di luar negeri," imbuhnya.
Hendri Satrio
Pengamat Politik Hendri Satrio memiliki dua perspektif terhadap perlu dan tidaknya posisi Wakil Kepala di KSP.
Hal ini ia sampaikan dalam program Apa Kabar Indonesia Malam yang dilansir dari kanal YouTube Talk Show TvOne, Jumat (27/12/2019).
Perspektif yang pertama yakni soal kebutuhan.
Hendri menilai sedahsyat ini kah kebutuhan Kantor Staf Kepresidenan hingga harus menambah pos Wakil KSP.
Mengingat birokrasi istana terlihat sudah semakin 'gemuk'.
"Soal kebutuhan Pak Jokowi kira-kira begini, beliau sudah dibantu menteri, stafsus, wantimpres. Kalau memang presiden butuh (bantuan dalam menjalankan pemerintahan) sebesar itu kah kebutuhan KSP?" ujar Hendri.
Sementara yang kedua yakni soal kepercayaan.
Hendri menyebut jangan-jangan timbul rasa ketidak percayaan dibenak Presiden terhadap KSP.
"Kemudian perspektif keparcayaan jangan-jangan ada ketidak percayaan Jokowi terhadap susunan KSP saat ini," ujar Hendri.
"Cuma enggak enak aja mau reshuffle, masak KSP di reshuffle," imbuhnya.
Sehingga Hendri menilai kehadiran Wakil KSP ini nantinya untuk menimbulkan kembali rasa kepercayaan tersebut.
"Jadi dibuatlah Wakil KSP ini, supaya jadi lebih percaya beliau," jelasnya.
Namun menyinggung terkait bagi-bagi jabatan, Hendri menyebut ini semua sepenuhnya hak yang dimiliki Jokowi.
"Tapi kalau kita menuduh ada janji-janji Presiden kepada tokoh-tokoh yang belum mendapatkan tempat, itu sih menjadi hak Presiden," kata Hendri. (*)
