Siapa Bilang Padang Tidak Siap Tuan Rumah Penas Tani
Kita sudah menyiapkan diri sebagai tuan rumah Penas tani. Mulai dari persiapan melalui dokumen perencanaan dan penggaran seperti RPJM, RKPD dan KUA-PPAS sampai kita anggarkan dananya dalam APBD kota Padang. Bahkan pihak PDAM sudah menyiapkan juga sebanyak 5000 pemasangan baru untuk Rumah penduduk dengan gratis, Apa lagi kekurangan kita," tanya Mahyeldi.
Seandainya saja tidak melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan aturan dan muncul saja anggaran di APBD, maka ini bisa ada permasalahan hukum, atau bahasa lazimnya kegiatan naik ditengah jalan. Apa mungkin daerah tempat pindah lokasi penas tani ini sudah mempersiapkan dokumen perencanaan mulai dari RPJM, RKPD, KUA-PPAS dan muncul saja di APBD nya, kasihan juga daerah tersebut jika tidak melaksanakan mekanisme tersebut dan bermasalah hukum nantinya
Belum lagi jika dilihat dari APBD Perubahan Propinsi sumbar 2019, dalam APBD Perubahan yg tentunya atas persetujuan DPRD sumbar sudah memberikan bantuan kepada kota padang melalui pos bantuan khusus kepada kabupaten/kota senilai Rp. 12 milyar utk pendukung pelaksanaan penas tani ini di Kota Padang. Bahkan dalam SK gubernur utk pencairan dana ini disebutkan bahwa penggunaan dana ini hanya utk kegiatan penas tani dan tidak dapat dipindahkan pada lokasi lain dan kegiatan lain.
Nah kok setelah itu pemerintah propinsi memindahkan kegiatan ini ke pariaman, bertolak belakang dgn apa yg dianggarkannya sendiri.
Sejak awal sudah saya kritisi melalui Sekjen maupun Kepala Badan PPSDM di kementerian Pertanian. Saya tanyakan soal bintang bintang dalam penilaian evaluasi ini, masa kesiapan anggaran sama penilaiannya antara Padang dan Kab tempat pindah ini, Kalau sama kesiapan anggaran berarti sudah lama diniatkan untuk memindahkan kegiatan Penastani dari kota Padang, Ada apa ini," tanya Mahyeldi dengan mimik wajah kecewa.
Mahyeldi juga mempersilahkan rekan rekan pers untuk mencek kesiapan kami kelapangan. Silahkan tanya kesiapan masyarakat. Karena kami mendengar ada informasi yg disampaikan pihak propinsi sumbar bahwa masyarakat tidak siap dan menolak dalam menyelenggarakan Penas tani tersebut. Makanya banyak masyarakat yang datang menemui kami dan Sekda. Masyarakat di tiga kecamatan tersebut, Kuranji, Koto Tangah dan Nanggalo sudah menyatakan siap menjadi tuan rumah, kok ada yang bilang pemko padang dan masyarakat tidak siap," tanya Mahyeldi penuh heran
Bahkan rapat tanggal 2 desember lalu saat dilakukan evaluasi dan penilaian, saya selaku Walikota Padang maupun unsur lain dipemerintah kota padang malah tidak diundang. Sungguh aneh Disaat mengadili seseorang tapi yang bersangkutan tidak dihadirkan. Apakah adil pengadilan seperti itu. Sementara pihak lain justru yang dihadirkan dalam Rapat tersebut," sesal Walikota Padang Mahyeldi.
Masih banyak lagi keanehan-keanehan lain saya temukan disana. seperti surat surat yang dimundurkan tanggalnya, Saya sampaikan dalam media ini, Kalau memang itu keputusannya, keputusan tersebut tidak benar dan terkesan emosional. Jangan karena tidak suka dengan seseorang menyebabkan kegiatan Penastani ini rusak. Saya kira itu bukan perilaku yang baik,"sebut Mahyeldi.
Senada dengan Walikota Padang Mahyeldi, Ketua LPM Kota Padang yang juga tokoh masyarakat Kuranji Irwan Basyir sangat menyayangkan dan bahkan keputusan yang keliru dari provinsi dengan surat yang sudah beredar kemana mana. "Kami kecewa dengan keputusan Penastani dipindahkan ke Padang Pariaman. Apa dasar pemindahannya. penuh dengan aroma politik," sebut Datuk Irwan Basyir kecewa.
Padahal kami dari LPM bersama RT dan RW sudah menyiapkan tempat yang baik untuk lokasi Penastani. bahkan banyak masyarakat yang kecewa karena sebagian masyarakat sudah memperbaiki rumah dan WC nya untuk menyambut kedatangan tamu Penastani Juni 2020 nanti.
Sebagai ibukota provinsi, keputusan ini jelas jelas melecehkan kami sebagai warga Padang. Ini adalah harga diri Kota Padang yang terkesan disepelekan saja kesiapan kami di Padang. Kami juga mendengar, Padang sudah cukup lama menyiapkan diri sebagai tuan rumah. Kenyataannya, ditengah jalan dipindahkan saja ke daerah lain, Apa ini adil namanya," tuding Irwan Basyir mempertanyakan langkah keliru yang dilakukan provinsi dan panitia pusat.
(rengga/ikw/taf)
