Jika Hasto terbukti terlibat Korupsi/ Suap, Megawati Tak Akan Lindungi
D'On, Jakarta,- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memimpin mengheningkan cipta dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional I PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat, 10 Januari 2020. Hasto terseret kasus korupsi suap oknum KPU yaitu Wahyu Setiawan.
Hasto baru terlihat di area rakernas. Sebelumnya, dia tak terlihat berseliweran seperti elite PDIP yang lain.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi keras kepada kadernya untuk tetap patuh pada tugas partai. Dia mewanti-wanti kadernya bekerja untuk rakyat tanpa menghitung untung rugi.
"Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai," kata Megawati dalam pidato pembukaan Rakernas I PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.
Megawati mengatakan pidatonya ini merupakan instruksi langsung bagi seluruh kader partai berlambang kepala banteng itu. Dia mengatakan agar jangan sekali-sekali ada kader yang memunggungi rakyat dan berhitung untung-rugi bagi kerja politik.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak akan melindungi siapapun kadernya yang terlibat kasus korupsi. Ini termasuk juga kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
“Kalau KPK menyatakan Hasto terlibat dan ditetapkan tersangka, PDIP pasti akan memecat Hasto. Tapi sebaliknya, kalau KPK tak menemukan alat bukti apapun, posisi Hasto aman di PDIP. Intinya, fakta hukum KPK akan menentukan nasib Hasto,” ujar Adi dinukil dari Tempo pada Jumat, 10 Januari 2020.
Adi menilai, nasib Hasto sangat tergantung penyidikan dan pembuktian KPK. Megawati sekalipun, ujar Adi, tak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. “Publik sudah ramai 'menghakimi' Hasto karena orang dekatnya yang kena OTT. Nasib Hasto sangat ditentukan oleh pengembangan kasus yang dilakukan KPK. Hukum tak bisa diintervensi oleh siapapun,” ujar Adi.
Hasto Kristiyanto ditenggarai terlibat dalam kasus dugaan suap kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Indikasi itu dikuatkan oleh rencana tim Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja Hasto di kantor pengurus pusat PDIP, di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Dua orang yang diduga staf Hasto juga ikut ditangkap tim KPK dalam operasi senyap, dua hari lalu. Keduanya adalah Saeful Bachri dan Donny Tri Istiqomah-seorang advokat dan calon legislator PDIP.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan lembaganya membuka peluang memeriksa Hasto dalam kasus dugaan suap Wahyu tersebut. "Mungkin (pemeriksaan) tidak saja kepada Hasto, tapi juga kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengembangan perkara ini," kata Lili di kantornya, kemarin.
Hasto membantah terlibat kasus dugaan korupsi ini dan menyatakan tidak mengetahui ada stafnya yang ditangkap KPK. "Saya tidak tahu, karena sakit diare tadi," kata Hasto, kemarin.
(Knfrt/mond)
Hasto baru terlihat di area rakernas. Sebelumnya, dia tak terlihat berseliweran seperti elite PDIP yang lain.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi keras kepada kadernya untuk tetap patuh pada tugas partai. Dia mewanti-wanti kadernya bekerja untuk rakyat tanpa menghitung untung rugi.
"Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai," kata Megawati dalam pidato pembukaan Rakernas I PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020.
Megawati mengatakan pidatonya ini merupakan instruksi langsung bagi seluruh kader partai berlambang kepala banteng itu. Dia mengatakan agar jangan sekali-sekali ada kader yang memunggungi rakyat dan berhitung untung-rugi bagi kerja politik.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak akan melindungi siapapun kadernya yang terlibat kasus korupsi. Ini termasuk juga kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
“Kalau KPK menyatakan Hasto terlibat dan ditetapkan tersangka, PDIP pasti akan memecat Hasto. Tapi sebaliknya, kalau KPK tak menemukan alat bukti apapun, posisi Hasto aman di PDIP. Intinya, fakta hukum KPK akan menentukan nasib Hasto,” ujar Adi dinukil dari Tempo pada Jumat, 10 Januari 2020.
Adi menilai, nasib Hasto sangat tergantung penyidikan dan pembuktian KPK. Megawati sekalipun, ujar Adi, tak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. “Publik sudah ramai 'menghakimi' Hasto karena orang dekatnya yang kena OTT. Nasib Hasto sangat ditentukan oleh pengembangan kasus yang dilakukan KPK. Hukum tak bisa diintervensi oleh siapapun,” ujar Adi.
Hasto Kristiyanto ditenggarai terlibat dalam kasus dugaan suap kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Indikasi itu dikuatkan oleh rencana tim Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruang kerja Hasto di kantor pengurus pusat PDIP, di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Dua orang yang diduga staf Hasto juga ikut ditangkap tim KPK dalam operasi senyap, dua hari lalu. Keduanya adalah Saeful Bachri dan Donny Tri Istiqomah-seorang advokat dan calon legislator PDIP.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan lembaganya membuka peluang memeriksa Hasto dalam kasus dugaan suap Wahyu tersebut. "Mungkin (pemeriksaan) tidak saja kepada Hasto, tapi juga kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengembangan perkara ini," kata Lili di kantornya, kemarin.
Hasto membantah terlibat kasus dugaan korupsi ini dan menyatakan tidak mengetahui ada stafnya yang ditangkap KPK. "Saya tidak tahu, karena sakit diare tadi," kata Hasto, kemarin.
(Knfrt/mond)