Terkesan Santai Hadapi Tiongkok, Ada Apa dengan Prabowo?
D'On, Jakarta,- Direktur Indonesia Popular Survey Silvanus Alvin menilai Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto belakangan ini terkesan bertolak belakang dengan janjinya saat kampanye Pilpres lalu.
Menurut Silvanus, saat itu Prabowo begitu getol menyatakan perlawanan terhadap asing namun kini malah terkesan santai dengan isu masuknya kapal penjaga pantai Tiongkok ke wilayah Indonesia.
Silvanus menambahkan, semasa kampanye Pilpres 2019 lalu, Prabowo sebagai capres kerap mengesankan dirinya keras terhadap intervensi asing.
"Semasa kampanye sebagai capres, Prabowo mengesankan diri keras terhadap intervensi asing. Nah sekarang adalah momentum untuk menunjukkan itu," kata Silvanus kepada wartawan, Kamis (9/1).
Menurut Silvanus, Prabowo jangan hanya berani dengan tutur kata saja melainkan harus diimbangi dengan langkah kongkrit.
"Jangan narasi selama kampanye hanya political gimmick semata saja," jelas Silvanus.
Menurutnya, kedatangan Prabowo ke perairan Natuna untuk mengirim pesan bahwa wilayah tersebut milik Indonesia dan militer mampu menjaga perairan serta menindak siapapun yang mencuri kekayaan alam Indonesia.
"Mungkin bisa dikemas dengan latihan militer," kata Silvanus.
Sementara, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Prabowo sangat memahami apa yang menjadi tugasnya.
"Nah ini bedanya prajurit dengan politisi. Pak Prabowo ini kan selain politisi, juga prajurit. Beliau memahami betul ketika bertugas sebagai Menhan harus seperti apa," kata Dahnil.
Menurut Dahnil, Prabowo tidak menggunakan jabatannya sebagai Menhan untuk melakukan eksplorasi atau akrobat politik. Tapi untuk menjaga rakyat, pertahanan, dan kedaulatan RI.
"Manifestasinya bukan pada statement, manifestasinya pada aksi, pada langkah," ujarnya.
Langkah Prabowo itu, disebut Dahnil yakni mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengambil tindakan civilion, bukan tindakan militer.
Yakni melalui mobilisasi supaya banyak nelayan beraktivitas di Natuna.
"Kemudian TNI diminta untuk melakukan back up ikut patroli yang dilakukan Bakamla dan KKP," ucapnya.
(MP/mond)
