Jokowi Ungkap Alasan Natuna Dipilih Untuk Evakuasi WNI dari Wuhan
D'On, Bogor (Jabar),- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan alasan mengapa Natuna dipilih sebagai tempat evakuasi WNI. Menurutnya wilayah tersebut paling siap.
"Tidak semua pulau bisa dipakai. Kita mengukur tingkat kesiapan tim kesehatan yang ada di situ. Sehingga keputusan dari tim adalah di Natuna," katanya di Bogor, Jawa Barat, Senin (3/1).
Dia mengaku, sebetulnya ada beberapa alternatif tempat digunakan untuk evakuasi 238 WNI tersebut. Namun, Natuna dinilai yang memenuhi syarat.
"Memang kemarin ada beberapa alternatif, ada yang kemarin Morotai misalnya, Biak. karena apa, kita memerlukan untuk turun itu memerlukan landasan sehingga kita bisa turun. Memerlukan runway sehingga pesawat bisa turun," ujarnya.
Mantan Walikota Solo tersebut berharap warga Natuna punya kebesaran hati terkait evakuasi WNI. Lagipula, WNI yang dijemput juga harus memenuhi protokol kesehatan.
"Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia. Apapun itu adalah saudara-saudara kita," tandasnya.
Sebelumnya, kepulangan WNI dari Wuhan ke tanah air, menuai polemik, khususnya warga Natuna. Pemerintah Daerah dan masyarakat Natuna memprotes wilayahnya dijadikan tempat karantina para WNI dari Wuhan tersebut.
Terkait masalah ini, Kementerian Dalam Negeri justru saling lempar jawaban mengenai Pemda yang menolak keputusan pemerintah daerah tersebut.
Kapuspen sekaligus Plt Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, sudah berkoordinasi dengan pihak Pemda terkait WNI dari Wuhan singgah di Natuna.
"Sudah komunikasi dengan Gubernur dan Pemda setempat," ucapnya, Senin (3/2).
Namun, dia tak merinci lagi, kenapa Pemda masih menolak rencana pemerintah pusat tersebut. "Bisa konfirmasi kepada Dirjen Otda," jelasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, mengatakan dirinya saat ini tak bisa dikonfirmasi, karena sedang rapat. Namun, dia menyebut akan memberikan penjelasan besok Selasa (4/2) melalui Kapuspen.
"Besok siang kita jelaskan ya. Kita sudah berkomunikasi dengan Pemprov dan Pemkab. Kita sudah ambil langkah-langkah yang diperlukan. Nanti secara tertulis diinformasikan melalui Kapuspen," pungkasnya.
Source: Merdeka.com
"Tidak semua pulau bisa dipakai. Kita mengukur tingkat kesiapan tim kesehatan yang ada di situ. Sehingga keputusan dari tim adalah di Natuna," katanya di Bogor, Jawa Barat, Senin (3/1).
Dia mengaku, sebetulnya ada beberapa alternatif tempat digunakan untuk evakuasi 238 WNI tersebut. Namun, Natuna dinilai yang memenuhi syarat.
"Memang kemarin ada beberapa alternatif, ada yang kemarin Morotai misalnya, Biak. karena apa, kita memerlukan untuk turun itu memerlukan landasan sehingga kita bisa turun. Memerlukan runway sehingga pesawat bisa turun," ujarnya.
Mantan Walikota Solo tersebut berharap warga Natuna punya kebesaran hati terkait evakuasi WNI. Lagipula, WNI yang dijemput juga harus memenuhi protokol kesehatan.
"Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia. Apapun itu adalah saudara-saudara kita," tandasnya.
Sebelumnya, kepulangan WNI dari Wuhan ke tanah air, menuai polemik, khususnya warga Natuna. Pemerintah Daerah dan masyarakat Natuna memprotes wilayahnya dijadikan tempat karantina para WNI dari Wuhan tersebut.
Terkait masalah ini, Kementerian Dalam Negeri justru saling lempar jawaban mengenai Pemda yang menolak keputusan pemerintah daerah tersebut.
Kapuspen sekaligus Plt Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, sudah berkoordinasi dengan pihak Pemda terkait WNI dari Wuhan singgah di Natuna.
"Sudah komunikasi dengan Gubernur dan Pemda setempat," ucapnya, Senin (3/2).
Namun, dia tak merinci lagi, kenapa Pemda masih menolak rencana pemerintah pusat tersebut. "Bisa konfirmasi kepada Dirjen Otda," jelasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terpisah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, mengatakan dirinya saat ini tak bisa dikonfirmasi, karena sedang rapat. Namun, dia menyebut akan memberikan penjelasan besok Selasa (4/2) melalui Kapuspen.
"Besok siang kita jelaskan ya. Kita sudah berkomunikasi dengan Pemprov dan Pemkab. Kita sudah ambil langkah-langkah yang diperlukan. Nanti secara tertulis diinformasikan melalui Kapuspen," pungkasnya.
Source: Merdeka.com