Dianggap Menghambat Distribusi Logistik, Mendagri Minta Kepala Daerah Buka Jalan yang Diblokir
D'On, Jakarta,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghubungi dan meminta kepala daerah agar membuka pemblokiran jalan yang dianggap menghambat distribusi logistik kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat .
“Karena itu, Mendagri telah mengingatkan bahwa distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, alat barang dan bahan untuk menggerakkan perekonomian serta kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19 tidak boleh ada yang terhambat,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Kamis (2/4)
Lebih lanjut, Bahtiar mengatakan logistik tersebut merupakan hal yang sangat esensial dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat.
Menurut dia seluruh elemen dan jajaran pemerintahan sampai ke daerah punya tanggung jawab besar dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 sesuai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, adanya pemblokiran jalan sangat kontra produktif kalau akhirnya menghambat arus keluar masuk distribusi logistik, barang kebutuhan pokok pangan masyarakat atau alat dan bahan bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan.
“Memang kita harus mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, namun Pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik,” katanya.
Kebutuhan logistik tersebut harus dipastikan sampai ke masyarakat dan untuk tenaga medis dengan tepat waktu, artinya harus terhindar dari persoalan-persoalan yang menghambat rantai distribusi seperti blokade jalan
“Gugus Tugas di daerah harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gugus Pusat Penanganan COVID-19,” ujarnya.
(mond/pjk)
“Karena itu, Mendagri telah mengingatkan bahwa distribusi logistik kebutuhan pokok masyarakat, alat barang dan bahan untuk menggerakkan perekonomian serta kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19 tidak boleh ada yang terhambat,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Kamis (2/4)
Lebih lanjut, Bahtiar mengatakan logistik tersebut merupakan hal yang sangat esensial dan menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat.
Menurut dia seluruh elemen dan jajaran pemerintahan sampai ke daerah punya tanggung jawab besar dalam mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 sesuai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, adanya pemblokiran jalan sangat kontra produktif kalau akhirnya menghambat arus keluar masuk distribusi logistik, barang kebutuhan pokok pangan masyarakat atau alat dan bahan bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan.
“Memang kita harus mencegah penularan dan penyebaran COVID-19, namun Pemda juga berkewajiban memastikan kelancaran distribusi logistik,” katanya.
Kebutuhan logistik tersebut harus dipastikan sampai ke masyarakat dan untuk tenaga medis dengan tepat waktu, artinya harus terhindar dari persoalan-persoalan yang menghambat rantai distribusi seperti blokade jalan
“Gugus Tugas di daerah harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gugus Pusat Penanganan COVID-19,” ujarnya.
(mond/pjk)