Minta Presiden Jokowi Tarik TNI-Polri, OPM Ancam Kirim Jenazah Covid-19 ke Jakarta
Dalam pernyataan terbuka hari ini, Rabu (8/4/2020), OPM-TPNPB berharap komunitas internasional mematuhi hukum humaniter internasional. Terutama dalam menghadapi wabah Covid-19.
Sebagai bentuk keterlibatan dalam melawan corona, OPM-TPNPB berkomitmen mengambil beberapa langkah selama krisis Covid-19.
Pertama, OPM-TPNPB berjanji tidak akan menyerang fasilitas kesehatan.
Kedua, tidak akan mengizinkan pergerakan bebas peralatan dan personel medis.
Ketiga, OPM-TPNPB berjanji membantu penyediaan perawatan medis untuk orang Papua. Mereka juga akan mendukung orang-orang Papua barat dalam berbagai upaya pencegahan dengan cara tradisional.
Termasuk mendukung kebijakan penguncian dan upaya lain untuk memerangi Covid-19.
"Keempat, OPM-TPNPB akan membantu dalam menyebarkan informasi yang akurat tentang bagaimana mencegah dan mengobati Covid-19," ujar Jeffrey Bomanak, ketua OPM-TPNPB, dalam keterangan tertulis.
Jeffrey juga meminta Presiden Jokowi agar segera membebaskan semua tahanan politik Papua barat. Dia mengutip pernyataan kepala Hak Asasi Manusia PBB meminta tahanan politik dibebaskan.
Jeffrey mengancam, jika salah satu dari tahanan Papua tewas karena Covid-19, maka mayat mereka akan dikirim kembali ke Jakarta.
"Agar presiden bertanggung jawab atas kematian mereka," lanjutnya.
"Kecuali jika Indonesia mematuhi dan menarik pasukannya dari wilayah Papua barat," tambahnya.
Dalam pernyataan terbuka dalam bahasa Inggris tersebut, OPM-TPNPB juga mendesak masyarakat internasional untuk menekan Indonesia agar mau duduk dan memasuki proses negosiasi internasional.
"Dimediasi oleh pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lebih dari lima dekade," tutup Jeffrey.
(Fini/RKC)
