Presiden Irak Perintahkan Lisensi dan Regulasi Senjata Bertujuan Untuk Membuat Negara Damai

D'On, Irak,- Presiden Irak Barham Salih menekankan perlunya melisensi dan meregulasi persenjataan yang tak terkendali di negara itu. Hukum tersebut perlu diberlakukan pada setiap warga. Pernyataan ini dilontarkannya pada Selasa (30/6)) saat memperingati Pemberontakan Irak 1920 melawan pendudukan Inggris.

"Kita semua memikul tanggung jawab untuk melanjutkan kembali proses membangun negara yang berdaulat penuh yang mampu menegakkan hukum, memerangi korupsi, dan melindungi hak warga negara demi kehidupan yang merdeka dan bermartabat," ucapnya, dilansir dari Middle East Monitor.

Lebih lanjut ia menegaskan perlunya membangun negara berbasis konstitusi yang mencegah lahirnya tirani, mengontrol senjata yang tak terkendali, melayani rakyatnya dengan damai dan aman, memperlakukan dunia dan regional sebagai negara yang bersahabat, bukan musuh atau penjajah, sesuai dengan undang-undang.

Sementara itu, Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi mengatakan peringatan tersebut juga menginspirasi agar lebih bertekad meluncurkan rencana startegis dan membangun tanah air di atas fondasi yang kuat. Ia menambahkan pemerintahnya bertekad mempersiapkan Pemilu dini yang adil dan menyelesaikan pembangunan institusi negara di tanah yang kokoh, sesuai aspirasi rakyat Irak.

Pada 13 Mei, 4 hari setelah membentuk pemerintahannya, al-Kadhimi memerintahkan pasukan militer untuk mengendalikan senjata ilegal di negara itu.

Pada Jumat (26/6), pasukan antiterorisme Irak menahan 14 anggota Brigade Hizbullah dalam penggerebekan di markas besarnya di Baghdad. Mereka dituduh mempersiapkan serangan rudal di Zona Hijau di pusat ibu kota, tempat markas besar lembaga pemerintah dan misi diplomatik, termasuk kedutaan Amerika Serikat, berada.

(mond/middle east monitor)