Pekerja Hiburan Malam : Kami Janda, Butuh Biaya!
Akibatnya, para pekerja tempat hiburan, seperti pemandu lagu (PL), bartender, pelayan, dan penjaga keamanan, tak mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya.
Untuk menyuarakan aspirasi dan jerit hati atas nasib mereka, para pekerja tempat hiburan yang tergabung dalam Perkumpulan Penggiat Pariwisata Bandung (P3B) menggelar unjuk rasa di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Kota Bandung, Senin (3/8/2020).
Mereka menuntut agar pemerintah Kota Bandung segera membuka tempat hiburan malam, seperti pub, karaoke dan lain-lain. Mereka datang dengan membawa spanduk dan poster bertulisan berbagai macam tuntutan, salah satunya "Kami Janda Butuh Biaya".
"Kami minta keadilan. Pasar buka, mal buka, kami juga minta buka. Anak istri kami butuh makan," kata salah seorang orator dalam aksi tersebut, dilansir dari Sindonews.com.
Winni, salah seorang pekerja di Addict Karaoke mengatakan, selama tempat bekerja ditutup, dia tidak mendapat kompensasi apapun. "Gaji enggak dapet. Gak ada kompensasi apapun. Mereka menjanjikan akan ngasih perbulan Rp600 ribu itu pertiga bulan, tapi sampai sekarang tidak ada," kata Winni.
Dia berharap Pemkot Bandung segera memberikan izin tempat hiburan agar dia dapat bekerja kembali sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan membayar anak sekolah. "Pengennya sih dibuka kembali biar kami bisa kerja lagi. Hanya itu harapan kami," ujar dia.
Ketua P3B Rully Panggabean mengatakan, aksi damai ini sebagai puncak dari kebingungan dan jeritan hati para pekerja di tempat hiburan malam. P3B berupaya mencari solusi bagi para pekerja hiburan malam.
"Saya mewakili mereka (pekerja tempat hiburan) ingin mencari solusi. Kalau memang tidak bisa dibuka kasih bansos atuh. Saya juga gak tahan pegawai minta kasbon. Mohon dimengerti ini bukan sesuatu yang nantang jago. Ingin menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin mengadakan aksi, tapi gak tahan lagi. Mudah-mudahan ada solusi," kata Rully.
Sementara itu, Kadisbudpar Kota Bandung Dewi Kaniasari mengatakan, tiga pekan lalu, Ddisbupar telah meninjau 80 tempat hiburan. Hasilnya, para pemilik tempat hiburan telah menerapkan standar protokol kesehatan.
"Namun, persoalan ini tak hanya melihat kesiapan penerapan protokol kesehatan tapi kondisi secara keseluruhan Kota Bandung seperti apa. Saat kami usulkan, ada kejadian (klaster) di Secapa Ad. Nah sekarang ada kejadian Gedung Sate. Kan ini tidak hanya Kota Bandung, tapi juga dengan Pemprov Jabar. Makanya saya undang Kadisparbud Jabar karena kami harus koordinasi," kata Dewi.
Setelah berorasi hampir satu jam, perwakilan pengunjuk rasa dari P3B melakukan perundingan dengan Pemkot Bandung.
Sedangkan di lokasi aksi demo, turut digelar rapid test. Sebanyak 19 peserta demo dites. Hasilnya, dua di antaranya menunjukkan reaktif. Namun belum ada yang dapat dikonfirmasi terkait dengan kebenaran informasi tersebut.
(ning/okz)
