Klarifikasi Wakapolri Soal Rangkul Preman untuk Protokol COVID-19

D'On, Jakarta,- Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Edy Pramono meluruskan pernyataannya yang sedang ditentang banyak pihak terkait dengan pelibatan 'jeger' alias preman dalam mendisiplinkan warga terhadap protokol kesehatan COVID-19.

Gatot mengatakan pelibatan 'jeger' yang ia maksud adalah pimpinan dalam sebuah komunitas di masyarakat atau seseorang yang dituakan untuk bisa selalu mengingatkan masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan COVID-19.

"Contohnya, dia [warga] tidak menggunakan masker, ayo [dirangkul] pakai masker. Tidak jaga jarak, tentunya dia [warga] harus menjaga jarak," kata Gatot saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Gatot mengatakan upaya merangkul 'jeger-jeger' ini karena melihat keadaan sosiologis warga dan berbasis komunitas masyarakat Indonesia. Gatot pun memberikan contoh lain upayanya membangun kesadaran kepada warga akan protokol kesehatan yang harus mengedepankan basis komunitas.

Ia ambil contoh komunitas perkantoran, komunitas hobi, komunitas ojek, komunitas motor, termasuk pula komunitas pasar. Semua komunitas itu, kata Gatot, pasti memiliki pemimpin informal.

Kata Gatot, pemimpin informal di tiap komunitas nantinya bertanggungjawab untuk mendisiplinkan dan merangkul para warga yang ada di komunitas itu. Namun, bukan untuk menegakkan Perda karena itu merupakan ranahnya Satpol PP.

"Kemudian ojek panggalan, di situ pasti ada pimpinannya. Polri tidak patroli tiap hari bersama TNI. Tapi mereka [pemimpin komunitas] di sana ada 24 jam, nanti ada pimpinannya mengingatkan akhirnya timbul kesadaran kolektif saling mengingatkan," jelasnya.

Keadaan serupa juga terjadi di pasar-pasar, terutama pasar tradisional, kata Gatot. Di pasar tradisional itu, Gatot mengatakan ada seorang pemimpin yang kerap disebut "kepala keamanan", "mandor", "jegger", bahkan "preman".

Ditegaskan Gatot, mereka inilah yang akan diajak TNI-Polri bersama Satpol PP untuk membangun kesadaran warga menerapkan protokol kesehatan. Ia membantah bila Polri ingin merekrut preman.

"Mereka kan tiap hari di sana. Bukan kami merekrut preman. Itu yang keliru. Tapi kami merangkul mereka pimpinan-pimpinan informal yang ada di komunitas itu untuk bersama-sama kita membangun satu kesadaran kolektif untuk mematuhi protokol Covid-19. Jadi mereka tidak menegakkan Perda," tegasnya.

"Sehingga kami dari segi sosiologis, bukan mereka preman dari mana kita rekrut. Tapi pimpinan informal di sana yang ada mereka tentunya bersama dengan komunitas yang ada untuk mematuhi protokol Covid-19," tambahnya.


(mond/tempo)