Irwan Basir: Program Keserasian Sosial Perlu Diimplentasikan Dalam Pencegahan Konflik Sosial
D'On, Padang (Sumbar),- Kabid Limjamsos Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Padang di wakili oleh Sekertaris Dinas Sosial Kota Padang Yose Rizal serta jajaran. Dalam dialog Tematik 1 Forum keserasian sosial organisasi pemuda rahaka (Opper).
Dengan Tema: Mari membangun kebersamaan, keharmonisan dan mencengangkan konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. (Membangun Balai Pemuda di Kompleks Rahakay Gliya Permai).
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Sumbar melalui, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Irwan Basir Datuk Rajo Alam, SH, MM mengatakan, Provinsi Sumatera Barat menerima 9 paket program keserasian sosial 2020. Dengan program keserasian sosial diharapkan dapat mencegah konflik sosial di Sumbar dihadapan masyarakat Lubuk Buaya, Masjid Al-Furqon, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, Selasa (20/10/2020) Siang.
Program keserasian sosial merupakan salah satu implementasi Kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanganan konflik. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di dalam masyarakat hubungan sosial antar warga, secara harmonis dan penuh kedamaian.
“Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di masyarakat, melalui pendekatan “community based social disaster risk management. Diutamakan daerah yang percampuran etnis,” ujarnya Irwan Basir yang akrab disapa Datuk IB.
Menurutnya Irwan Basir, dengan program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal.
Dapat menciptakan persaudaraan sejati, kebersamaan, sentiment sosial dengan pengertian senasib sepenanggungan dan saling setia satu sama lain. Begitu juga dengan solidaritas sosial seperti kohesitas dan kesetiakawanan.
Bentuk kegiatan keserasian sosial dapat berupa kegiatan fisik maupun non fisik dengan melibatkan unsur masyarakat. Kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh persaudaraan yang saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal-usul dan lain yang dilandasi semangat saling menghargai.
“Tindakan preventif mencegah embrio konflik ini bisa diwujudkan dengan melakukan aksi perdamaian melalui agenda aksi kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kohesivitas Kelompok - kelompok di dalam masyarakat,” tuturnya.
Disebutkannya, paket kegiatan keserasian sosial tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun ini Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperoleh 9 paket dengan masing-masing anggran Rp.150 juta satu paket dan di Sumbar Rp 100 juta untuk fisik dan Rp.50 juta untuk kegiatan sosial.
Daerah yang menerima yakni, Kota Padang tiga paket, yakni Kelurahan Lubuk Buaya, Koto Panjang Ikua Koto dan Padang Sarai. Ditambah dengan 2 paket di Tanah Datar, Masing - masing satu paket di Kota Solok, Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, pangkasnya.
Selanjutnya langsung meninjau lokasi pembangunan Pos Pemuda Forum keserasian sosial organisasi pemuda rahaka (Opper).
(Dedi Prima)