Kesal Terus Difitnah, Andi Arif Bikin Cuitan Lama-lama Nanti Kami Usul Pak SBY Beneran Ikut Aksi Bareng Rakyat
D'On, Jakarta,- Demokrat kesal difitnah danai demo mahasiswa dan buruh tolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah Indonesia, Rabu (7/10) dan Kamis (8/10) lalu. Bahkan, Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief sampai ingin mengusulkan Presiden keenam RI, SBY ikut aksi bareng rakyat.
Isu SBY danai aksi tolak UU Cipta Kerja awalnya dihembuskan oleh akun anonim di Twitter, @digeeembok. Akun tersebut memang dikenal kerap membela kebijakan pemerintah dan menyerang para pengkritik penguasa.
"Kalau terus menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilalukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah Tumbang lho," tulis Andi Arief di akun Twitternya @andiarief, seperti cuitannya pada, Sabtu (10/10).
Kalau terus menerus menuduh Pak SBY di belakang aksi mahasiswa dan buruh, lama-lama nanti kami mengusulkan Pak SBY beneran ikut turun langsung aksi bersama masyarakat seperti dilalukan mantan Presiden di Filipina. Estrada pernah Tumbang lho.
— andi arief (@AndiArief__) October 10, 2020
Bukan cuma Andi Arief yang kesal atas tuduhan dalang aksi demo itu. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan mengatakan, fitnah tersebut tidak berdasar.
"Bahwa pernyataan Aksi dan Gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks serta tidak berdasar. Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker," kata Ossy.
Bukan Cuma Demokrat yang Tolak UU Cipta Kerja
Ossy menambahkan, jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum. Dia bilang bahwa benar Partai Demokrat melakukan penolakan terhadap RUU Ciptaker, sebagaimana yang disampaikan dalam pandangan mini fraksi, pada tanggal 3 Oktober 2020. Serta disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
Namun, sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen dalam konteks dan masalah yang berbeda.
"Bahwa sikap berbeda menolak UU Ciptaker ini juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh Ormas seperti NU dan Muhammadiyah, akademisi, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Mahasiswa serta beberapa Kepala Daerah," tuturnya.
Ossy mengungkapkan, sejak minggu sebelumnya, Demokrat sudah mendapat informasi dari media massa tentang rencana aksi unjuk rasa para buruh dan mahasiswa tanggal 8 Oktober 2020.
Untuk itu, DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan Surat kepada para Ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia nomor 119/INT/DPP.PD/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, perihal arahan Ketua Umum kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk tidak melakukan provokasi dan pengerahan massa.
"Ini menjadi bukti bahwa &Partai Demokrat taat dan patuh pada konstitusi dan mematuhi hukum negara," kata Ossy.
(mdk/rnd)
