Jika FPI Ngotot Gelar Reuni 212, Pangdam Jaya: Saya Akan Tindak Tegas!
Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Aburachman, bahkan akan menindak tegas jika ada pihak yang ngotot menggelar acara reuni 212.
Bahkan kata Dudung, Front Pembela Islam (FPI) sendiri telah membuat surat pernyataan dan menyanggupi tidak menggelar acara reuni 212 di Lapangan Monas.
"FPI sendiri sudah menyanggupi, sudah membuat surat pernyataan juga kan dia tidak akan melakukan Reuni 212. Kalau misalnya dia sudah membuat surat pernyataan lalu kemudian dilanggar, enggak ada cerita. Saya dengan polisi ya, bertindak tegas," kata Dudung di Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).
Dudung lebih lanjut menjelaskan, acara Reuni 212 itu sendiri sudah tidak diizinkan okeh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies, kata Dudung, tidak memberikan izin lantatan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 88/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.
"Sudah ada surat pernyataan dari FPI, dan bahkan imbauan dari Gubernur tidak boleh melaksanakan Reuni 212, karena itu kan melanggar Perda Nomor 88 Tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur," ulasnya
Dia melanjutkan, tindakan tegas tersebut dilakukan pihaknya bersama dengan Polri. Menurutnya, FPI pun harus patuh dengan aturan dan hukum yang berlaku, tidak boleh berindak semaunya sendiri.
"Enggak ada orang semaunya di sini. Semuanya seperti dia yang paling benar sendiri, enggak ada. Ikuti atuan hukum yang berlaku," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma'arif mengaku pihaknya telah melayangkan surat perizinan pemanfaatan Monumen Nasional (Monas) kepada Pemprov DKI Jakarta. Rencamya, reuni 212 akan melangsungkan acara tersebur pada 2 Desember mendatang.
"Surat kepada Monas dan Pemda DKI sudah kita layangkan 3 bulan yang lalu untuk permohonan acara Reuni 212," kata Slamet saat ditemui di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
(mond/okz)
