Tak Ingin Ambil Risiko, Jokowi Diprediksi Tunjuk Profesional Jadi Menteri KP
Pengamat Politik dari CSIS Arya Fernandes memprediksi kemungkinan Jokowi akan menunjuk menteri pengganti Edhy Prabowo dari kalangan profesional.
Mengapa Jokowi ingin mengambil menteri dari kalangan profesional?
Menurut Arya, jika Jokowi menunjuk menteri dari Gerindra, maka publik cenderung akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Sebab, Edhy Prabowo juga terseret kasus dugaan suap juga berasal dari Gerindra.
"Mungkin Presiden akan ambil dari profesional begitu. Dari luar Partai Gerindra, kenapa begitu? Karena kan kasus korupsi ini tentu juga akan mengganggu juga kepercayaan publik pada pemerintah. Kan jadi untuk itu momentum reshuffle ini akan menjadi jalan memulihkan kepercayaan publik dengan mengambil orang yang punya kualifikasi bagus," kata Arya ketika dihubungi, Jumat (27/11).
Arya mengatakan, jika tokoh yang diusulkan Gerindra memiliki kualifikasi yang biasa saja, maka Jokowi tak mau mengambil risiko mengiyakan permintaan tersebut. Jokowi dinilai tak ingin ambil risiko kehilangan kepercayaan publik.
"Jadi kan kalau orang yang ditawarkan Gerindra atau berafiliasi dengan Gerindra, kalau ternyata itu yang ditawarkan biasa biasa saja, Presiden enggak mau ambil risiko gitu. Karena bagaimana pun mencari orang yang berkualifikasi tinggi untuk jabatan menteri KP ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan," jelas Arya.
"Kalau Gerindra enggak berhasil menyuplai atau memberikan nama pada Presiden terkait tokoh yang berkualifikasi tinggi, saya kira Presiden akan memikirkan opsi lain di luar Gerindra," lanjut dia.
Sehingga, Arya menyimpulkan, kemungkinan ada dua skenario yang tengah disiapkan Jokowi. Pertama, mencari pengganti Edhy Prabowo yang berasal dari partai yang sama yaitu Gerindra atau orang yang dekat atau berafiliasi Gerindra.
"Skenario kedua bisa jadi presiden mempertimbangkan calon lain di luar partai Gerindra dengan memangkas posisi menteri Gerindra dari 2 jadi 1 ya," kata dia.
Memangkas jatah Gerindra, kata Arya, bukan mustahil dilakukan. Sebab, dulu Jokowi pernah memangkas jatah partai di kabinet. Jika jatah Gerindra dipangkas, Arya menilai Jokowi lebih memilih kalangan profesional.
"Kemungkinan akan ambil dari profesional gitu karena kalau diambil dari partai lain itu juga akan mengganggu perimbangan politik di internal koalisi," jelas dia.
sumber: kumparan.com
