Risma Jawab Tuduhan: Bukan Mensos Pun, Saya Selalu Perhatikan Tunawisma
Politikus PDIP itu heran dengan tudingan rekayasa yang mengarah kepadanya. Sebab menurutnya, berdialog kepada tunawisma tersebut adalah hal yang spontan saat menuju kantor Kementerian Sosial.
"Ya saya gimana bisa setting itu, saya ndak kenal, saya tuh mau ke Jakarta ndak tahu mau ke mana, saya enggak hafal jalannya, ya gimana saya mau nyetting gitu yah," ujar Risma di Balai Kementerian Sosial, Bekasi, Jumat (8/1).
Risma menuturkan, kegiatan yang diperdebatkan oleh publik saat ini sejatinya telah dilakukan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, imbuhnya, saat masih menjadi wali kota aktif memberi bantuan kepada tunawisma pernah dilakukan saat mengunjungi Jakarta.
"Jadi bukan jadi Menteri Sosial pun saya selalu perhatikan orang-orang seperti itu," tuturnya.
Risma pun menegaskan bahwa kegiatannya ke lapangan bukan blusukan sebagaimana yang dituding beberapa pihak.
"Sebetulnya saya enggak blusukan, saya hanya ke kantor, lewat ketemu (tunawisma), jadi itu yang terjadi nanti bisa ditanya ke sopir saya," tandasnya.
Kritik DPRD DKI
Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyayangkan sikap Menteri Sosial Tri Risma Harini yang bersafari menyisir tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat. Iman mengingatkan agar Risma fokus terhadap distribusi Bantuan Sosial (Bansos).
"Yang saya sangat sayangkan adalah, harusnya Bu Risma itu fokus dulu ke masalah bantuan-bantuan sosial yang kemarin jebol, difikirkan sistemnya, bagaimana BLT supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Iman, Selasa (5/1).
Politikus Gerindra itu berseloroh, Risma lupa dengan jabatannya saat ini sebagai Menteri Sosial bukan lagi menjadi Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Sebab, menurutnya, permasalahan tunawisma merupakan tanggung jawab setiap kepala daerah, sementara tugas menteri memiliki cakupan lebih luas.
Ketua komisi yang membidangi Kesra itu menambahkan, agar Risma memberikan kesempatan pemerintah kota menangani segala permasalahan di wilayah administrasi masing-masing.
"Scope menteri harusnya kan lebih luas, bukan hanya di mana dia berpijak, seluruh Indonesia jadi cakupan dia. Biarlah itu ada Wali Kota setempat yang menangani, ada Gubernur yang menangani," tandasnya.
Meski demikian, Iman menegaskan peristiwa tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin tetap menjadi catatan Komisi E DPRD sebagai bahan evaluasi terhadap Pemprov DKI.
"Iya, itu jadi catatan kita. Saya bilang juga Pemprov tidak pernah men-deny atau tidak bahwa kemiskinan di Jakarta sudah tidak ada. Di mana-mana kemiskinan ada kok, tapi skala prioritas ada bagian-bagiannya."
"Disayangkan saja, waktunya Bu Risma bisa berpikir skalanya lebih besar, ke seluruh Indonesia. Daripada hanya urusi blusukan, nanti turun jangan-jangan lalu lintas diatur juga sama Bu Risma nih, macet. Jadinya kan enggak fokus," tandasnya.
Temui Tunawisma
Pada hari kerja pertama di tahun 2021, 4 Januari kemarin, tercatat ada tiga tunawisma ditemui Risma.
Mereka ditemukan menggelandang di trotoar Jakarta Pusat, kawasan Sudirman hingga Thamrin. Persis di sisi kanan Plaza UOB. Dengan berjalan kaki, Risma menyapa dan berdialog menanyakan asal kampung halaman.
"Tinggal di mana? Mau ikut saya?," tanya Risma sambil menawarkan bantuan kesejahteraan sosial dan pembinaan.
"Tidak punya rumah," jawab tunawisma pertama yang bernama Fitri.
Fitri tak menyambut terbuka ajakan Risma. Kendati respons berbeda diterima Risma saat bertemu Faisal dan Kustubi. Mereka disambangi Risma di dua titik berbeda tetapi masih di kawasan Jakarta Pusat.
Mereka mengiyakan tawaran Risma. Keduanya bersedia dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis “Pangudi Luhur”, Bekasi, Jawa Barat.
Mereka akan diperiksa kesehatan sesuai protokol pandemi Covid-19. Selanjutnya, mereka akan mendapat penanganan sementara sebelum kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Kegiatan blusukan ini dilakukan Risma sebelum sampai di ruang kerjanya di Kantor Kemensos, Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Risma mengaku akan rutin menjalin interaksi dengan mereka yang membutuhkan kesejahteraan sosial.
"Saya ingin dalam penanganan terhadap PPKS, tidak hanya dengan memberikan bantuan atas dasar belas kasihan ( charity base ) namun juga memperhatikan kemandirian penerima manfaat dalam jangka panjang," ungkap Risma.
(mdk/rnd)
