Panas Jelang Pilpres 2024, Moeldoko Diterpa Dua Isu Besar
Pengamat Kebijakan Publik, Wibisono berpendapat keinginan Moeldoko yang hendak menjadi kader Partai Demokrat dan menggantikan posisi Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai hal biasa dan sah-sah saja. Dengan syarat keinginan itu dilakukan secara konstitusional dan diusulkan secara mayoritas oleh pengurus DPW.
Ia menyebut kabar kudeta yang dilakukan Moeldoko terhadap partai berlambang bintang mercy itu masih samar, dan belum tentu kebenarannya. “Sah-sah aja apabila dalam Munas atau kongres Partai Demokrat Moeldoko bertarung secara terhormat untuk menjadi Ketum partai. Kalau sekarang dia menggalang kekuatan itu wajar-wajar saja, ngapain mesti ribut?,” ujar Wibisono dalam keterangannya, Sabtu (6/2).
Partai Demokrat menurut Wibi adalah partai terbuka dan siapapun boleh "bertarung" memperjuangkan posisi Ketua Umum, asal tidak dilakukan dengan cara inkonstitusional dengan cara membuat Munaslub atau Kongres Luar Biasa di luar agenda partai.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko langsung menepis isu rencana kudeta Partai Demokrat yang dituduhkan padanya. Moeldoko menyebut jika isu itu sebagai lucu-lucuan semata. Moeldoko menyampaikan dinamika dalam partai politik adalah hal biasa. Kedewasaan pemimpin partai diperlukan untuk meredam situasi.
“Menurut saya ini kayak dagelan, lucu-lucuan, Moeldoko mau kudeta. Lah, apanya yang dikudeta,” ungkap Moeldoko dalam konferensi pers, Rabu (3/2).
Di samping, Moeldoko juga diterpa isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jilid II yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kabar perombakan itu disebut-sebut menggusur posisi Moeldoko dari kursi KSP. Sementara ada rumor lain, bahwa Moeldoko akan dipromosi menjadi Menteri Pertanian, menggantikan Syahrul Yasin Limpo, yang juga kader dari Partai NasDem.
Rumor tentang Reshuffle Kabinet pertama kali disampaikan oleh Ketua Relawan Joko Mania, Emmanuel Ebenezer. Lebih jauh ia mengatakan banyak program pemerintah khususnya di Kementan yang tidak jalan.
Pengamat Kebijakan Publik Wibisono menyatakan kemungkinan tersebut bisa saja bila Presiden Jokowi masih membutuhkan tenaga dan dukungan dari Moeldoko. “Isu Moeldoko jadi Mentan sejalan dengan mantan Panglima TNI itu sering membahas food estate. Di sisi lain, Moeldoko adalah Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI),” pungkasnya.
(Gatra)
