Unjuk Rasa Anti-Kudeta di Myanmar Berlanjut, Militer Hidupkan Kembali Internet
Siaran langsung media Myanmar menunjukkan orang-orang berkumpul di berbagai bagian kota Yangon, karena pemutusan jaringan Internet yang diberlakukan dalam semalam tampaknya dicabut.
NetBlocks, yang menelusuri pemutusan jaringan internet menyampaikan di Twitter, konektivitas telah tersambung kembali. Tetapi media sosial masih dibatasi untuk sebagian besar pengguna. Jaringan internet diputus selama delapan jam, dari pukul 01.00.
PBB dan sejumlah negara Barat termasuk AS mengecam kudeta Myanmar. Pada Jumat, AS menjatuhkan sanksi kepada pemimpin militer Min Aung Hlaing dan jenderal senior lainnya.
Dalam pernyataannya pada Minggu malam, menyusul laporan adanya penembakan di negara bagian utara Myanmar, Kachin, dan pengerahan kendaran bersenjata ke sejumlah kota, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan sangat khawatir dengan situasi di negara tersebut.
"Sekjen mengulangi seruannya pada Negara Anggota secara kolektif dan bilateral untuk menerapkan pengaruhnya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental rakyat Myanmar," jelas juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera, Senin (15/2).
Puluhan truk polisi bersama empat kendaraan meriam air dikerahkan di dekat Pagoda Sule di Yangon, yang menjadi salah satu pusat unjuk rasa utama di kota itu.
Para jenderal juga menghadapi gerakan pembangkangan sipil, menyerukan militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah terpilih dan meminta pembebasan para pemimpin sipil. Ribuan PNS mulai dari dokter sampai petugas kereta api melakukan mogok kerja.
Aung San Suu Kyi, yang didakwa dengan kasus kepemilikan ilegal alat komunikasi atau walkie talkie, diperkirakan akan hadir di pengadilan pada Senin ini.
Kepada wartawan, pengacaranya mengatakan Suu Kyi ditahan sampai Rabu.
"Kami datang ke sini untuk menyerahkan surat kuasa kami dan berdiskusi dengan hakim distrik," kata Khin Maung Zaw.
Khin Maung Zaw mengatakan kehadiran Suu Kyi di pengadilan akan melalui konferensi video.
Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sekitar 400 orang telah ditangkap sejak kudeta. AAPP memantau penangkapan yang sebagian besar dilakukan pada malam hari. Dari jumlah tersebut, 375 orang masih ditahan.
PBB mendesak para jenderal mengizinkan Utusan Khusus Christine Schraner Burgener mengunjungi Myanmar dan memantau situasi yang berkembang.
(mdk/pan)
