Menagih Janji Anies Lepas Saham Bir
Perusahaan minuman beralkohol memiliki sejarah cukup panjang, tercatat perusahaan ini berdiri sejak tahun 1932 dengan nama Archipel Brouwerij NV. Kemudian perusahaan milik pengusaha Jerman ini dibeli perusahaan Belanda, lalu berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij. Kemudian pada 1970, resmi menggunakan nama PT Delta Djakarta dan sebagian sahamnya milik Pemprov DKI.
Kepemilikan saham tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman Ali Sadikin sebagai gubernur. Bahkan, kepemilikan saham perusahaan pemegang lisensi bir tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
Pemprov DKI diketahui memiliki saham di PT Delta sebesar 186,84 juta saham atau setara 23,33 persen. Namun terdengar kabar kepemilikan saham Delta Djakarta oleh Pemprov DKI Jakarta meningkat menjadi 210,20 juta saham atau setara 26,25 persen pada 25 Februari 2019.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdul Aziz mengingatkan, Anies merealisasikan janji kampanye terkait penjualan saham Pemprov di PT Delta Djakarta. Dia berpendapat kerugian yang diciptakan dari kelanggengan investasi di sektor minuman alkohol lebih banyak dibanding manfaat yang didapat Pemprov DKI.
"Ini merupakan janji Gubernur pada saat kampanye, yang menjadi kewajiban Gubernur untuk mewujudkannya semaksimal mungkin. Apakah Pemprov diuntungkan dengan saham ini? Jelas diuntungkan dari sisi ekonomi tapi dari sisi dampak negatifnya juga harus diperhitungkan," katanya di Jakarta, Rabu (3/3).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menambahkan, merujuk amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemprov DKI justru masuk dalam kategori melanggar. Sebab, tindakan kriminal diawali dengan pengaruh minuman alkohol.
Pandangan serupa juga disampaikan Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Mereka mendukung langkah Anies yang berencana melepas saham kepemilikan pada PT Delta Djakarta.
"Sejak tahun 2019, banyak masukan kepada kami agar Fraksi PAN ikut mendorong penjualan saham bir yang dimiliki Pemprov," kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto.
Dia mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta harus berani tegas dengan mengalihkan investasi miras ke sektor lain yang tidak menimbulkan sentimen sosial. Seperti sikap Presiden Jokowi yang berani membatalkan Perpres Investasi Miras karena mendengarkan masukan dari masyarakat.
"Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan perpres soal investasi Miras," jelasnya.
Dia melihat kepemilikan selama ini saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta dijadikan semacam bumper bagi pemegang saham lain ya seperti San Miguel.
"Karena Pemprov berstatus sebagai regulator juga, sehingga pemilik saham lainnya merasa aman,” terangnya.
Namun, tidak semua anggota dewan setuju penjualan saham tersebut. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi termasuk yang mempertanyakan rencana penjualan saham tersebut. Dia termasuk yang sejak awal menolak penjualan saham perusahaan minuman beralkohol itu.
Prasetio mengatakan, keuntungan dari perusahaan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas umum di Jakarta. Padahal, Pemprov DKI tidak pernah menyuntikkan dana untuk PT Delta Djakarta. Karena hal itu Prasetio mempertanyakan terkait rencana penjualan saham tersebut.
"Masalahnya apa, kalau saya ada kebijakan eksekutif seperti itu (menjual saham), mana BUMD-BUMD yang tidak mampu, itu dicabut. Ini (PT Delta) enggak ada salahnya, uang itu bisa buat (bangun) RPTRA, buat apa kek," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (2/3).
Selain itu, dia menyatakan bila PT Delta Djakarta seringkali memberikan keuntungan untuk Pemprov DKI. Selain itu, Prasetio menyarankan keberadaan perusahaan itu untuk memantau seberapa besar masyarakat mengonsumsi minuman keras.
"PT Delta pemerintah masuk di situ supaya mengukur bagaimana masyarakat sampai ke tingkat RT/RW itu minumnya sejauh mana sih. Kan kalau kita enggak tahu sama sekali kan bahaya, ini liar," tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara mengenai ketidaksetujuan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengenai rencana melepas saham PT Delta Djakarta. Dia mengungkapkan, akan menyampaikan pendapat Prasetio kepada rakyat Jakarta.
"Kita berniat melaporkan itu. Kita laporkan kepada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil anda ingin tetap memiliki saham bir. Biar nanti warganya juga yang ikut menyampaikan aspirasinya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku, pihaknya tidak melanjutkan rencana penjualan saham itu bila aspirasi rakyat sejalan dengan keinginan anggota DPRD. Namun bila rakyat sejalan dengan Pemprov DKI Jakarta, Anies mengimbau mereka dapat menyampaikan aspirasinya.
"Iya kita coba terus. Kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kita akan jalan terus. Tetapi kalau warga tidak setuju, sampaikan ke dewan. Jadi ketika wakil rakyat tidak menyetujui, kami lapor ke rakyat. Ini dewan Anda ingin punya saham bir terus. Ingin punya untung dari uang bir," tutupnya.
(mdk/fik)
