Pemerintah Paralel Janjikan Revolusi, Ambang Perang Saudara?
Penjabat pemimpin pemerintahan sipil paralel Myanmar, yang ditunjuk legislator yang dicopot menyusul perebutan kekuasaan oleh militer pada Februari, telah berjanji untuk mengelar “revolusi” menggulingkan pemerintahan militer.
Mahn Win Khaing Than, yang bersembunyi bersama sebagian besar pejabat senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang berkuasa, berbicara kepada publik untuk pertama kalinya melalui Facebook, Sabtu, 13/03. “Ini saat tergelap bangsa dan fajar sudah dekat,” katanya.
Sedikitnya enam orang tewas pada Sabtu sebagai salah satu hari paling berdarah sejak tentara merebut kekuasaan dan menahan sebagian besar pemimpin sipil, termasuk Aung San Suu Kyi. Empat kematian dilaporkan di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, dan dua di Pyay, sebuah kota di Myanmar tengah-selatan.
Secara keseluruhan, lebih dari 70 orang telah tewas di Myanmar dalam protes yang meluas terhadap militer, kata kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik(AAPP). Angka tersebut telah didukung oleh pakar hak asasi manusia independen PBB untuk Myanmar, Tom Andrews.
Mahn Win Khaing Than ditunjuk pekan lalu sebagai penjabat wakil presiden oleh perwakilan legislator Myanmar yang digulingkan, Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang mendorong pengakuan sebagai pemerintah yang sah.
Mereka telah mengumumkan niatnya untuk menciptakan demokrasi federal dan para pemimpin telah bertemu dengan perwakilan dari organisasi etnis bersenjata terbesar di Myanmar, yang telah menguasai sebagian besar wilayah di seluruh negeri. Beberapa telah menjanjikan dukungan mereka. Apakah dengan dukungan organisasi etnis bersenjata Myanmar diambang terjerumus pada perang saudara?
“Untuk membentuk demokrasi federal, yang diinginkan oleh semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade, benar-benar diinginkan, revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya kita,” kata Mahn Win Khaing Than .
Pidatonya disambut dengan ribuan komentar menyetujui dari banyak yang mengikutinya di Facebook. “Teruskan Pak Presiden! Anda adalah harapan kami. Kami semua bersamamu,” tulis salah satu pengguna, Ko Shan.
Pemerintah militer telah menyatakan CRPH ilegal dan mengatakan siapa pun yang terlibat dapat didakwa dengan makar, yang membawa hukuman mati.
CRPH membalas dengan menyatakan pemerintah militer sebagai "organisasi teroris".
Mahn Win Khaing Than mengatakan CRPH akan "berusaha untuk membuat undang-undang yang diperlukan sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri" dan bahwa administrasi publik akan ditangani oleh "tim administrasi rakyat sementara".
Gerakan pembangkangan sipil yang dimulai dengan pegawai pemerintah seperti dokter dan guru telah berkembang menjadi pemogokan umum yang telah melumpuhkan banyak sektor ekonomi dan mengambil sebagian besar pekerjaan pemerintah dari tangan militer.
(Rohmat Haryadi)
