Polisi Obral Peluru Tajam, Tumpah Darah, 9 Demonstran Tewas
Dua orang tewas dalam bentrokan di kota terbesar kedua negara itu, Mandalay, kata seorang saksi mata dan laporan media, dan satu orang tewas ketika polisi melepaskan tembakan di kota utama Yangon, kata seorang saksi mata di sana.
Monywa Gazette melaporkan lima orang tewas di pusat kota itu dalam tembakan polisi. Satu orang ditembak dan tewas di pusat kota Myingyan, kata aktivis mahasiswa Moe Myint Hein, 25 tahun.
“Mereka menembaki kami dengan peluru tajam. Satu tewas, dia masih muda, seorang remaja laki-laki, ditembak di kepala, ”Moe Myint Hein, yang terluka di kaki, dilansir dari Reuters.
Seorang juru bicara dewan militer yang berkuasa tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar.
Kekerasan itu terjadi sehari setelah menteri luar negeri dari tetangga Asia Tenggara mendesak pengekangan tetapi gagal bersatu di belakang seruan agar militer membebaskan pemimpin pemerintah yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan memulihkan demokrasi.
Setidaknya 30 orang telah tewas sejak kudeta pada 1 Februari, yang mengakhiri langkah tentatif Myanmar menuju pemerintahan demokratis, memicu protes nasional dan kekecewaan internasional.
Pasukan keamanan juga menahan sekitar 300 pengunjuk rasa saat mereka membubarkan protes di Yangon, kantor berita Myanmar Now melaporkan. Seorang aktivis mengatakan beberapa pemimpin protes termasuk di antara mereka yang dibawa pergi.
Video yang diposting di media sosial menunjukkan antrean panjang pria muda, tangan di atas kepala, masuk ke truk tentara saat polisi dan tentara berjaga. Reuters tidak dapat memverifikasi rekaman tersebut.
Para pengunjuk rasa juga keluar di Negara Bagian Chin di barat, Negara Bagian Kachin di utara, Negara Bagian Shan di timur laut, wilayah tengah Sagaing dan selatan, kata media dan penduduk.
“Kami bertujuan untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di negara ini yang menginginkan kediktatoran,” Salai Lian, seorang aktivis di Negara Bagian Chin, mengatakan kepada Reuters.
Pada hari Selasa, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) gagal membuat terobosan dalam pertemuan virtual menteri luar negeri di Myanmar.
Sementara bersatu dalam seruan untuk menahan diri, hanya empat anggota - Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura - menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tahanan lainnya.
"Kami menyatakan kesiapan ASEAN untuk membantu Myanmar dengan cara yang positif, damai dan konstruktif," kata ketua ASEAN, Brunei, dalam sebuah pernyataan.
Media pemerintah Myanmar mengatakan menteri luar negeri yang ditunjuk militer menghadiri pertemuan ASEAN yang "bertukar pandangan tentang masalah regional dan internasional", tetapi tidak menyebutkan fokus pada masalah Myanmar.
Dikatakan Wunna Maung Lwin "memberi tahu pertemuan penyimpangan pemungutan suara" dalam pemilihan November.
Militer membenarkan kudeta tersebut dengan mengatakan keluhannya atas kecurangan pemilih dalam pemilu 8 November diabaikan. Partai Suu Kyi menang telak, mendapatkan masa jabatan lima tahun kedua. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.
Pemimpin Junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan intervensi itu untuk melindungi demokrasi Myanmar yang masih muda dan telah berjanji untuk mengadakan pemilihan baru tetapi tidak diberi kerangka waktu.
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan pada hari Selasa dalam sebuah wawancara bahwa kudeta itu merupakan langkah mundur yang "tragis" bagi Myanmar dan penggunaan kekuatan mematikan oleh pasukan keamanannya adalah "bencana".
Upaya ASEAN untuk menemukan jalan keluar dari krisis telah menuai kritik dari dalam Myanmar, dengan kekhawatiran hal itu akan melegitimasi junta dan tidak membantu negara tersebut.
"Tidak ada lagi kata-kata, tindakan," kata aktivis Thinzar Shunlei Yi kepada Reuters dalam sebuah pesan ketika ditanya tentang upaya ASEAN. Dia menyerukan sanksi terhadap bisnis yang terkait dengan militer.
Buletin berita Selasa malam di televisi pemerintah Myanmar mengatakan agitator memobilisasi orang di media sosial dan membentuk "organisasi ilegal".
Suu Kyi, 75, telah ditahan tanpa komunikasi sejak kudeta tetapi muncul di sidang pengadilan melalui konferensi video minggu ini dan tampak dalam keadaan sehat, kata seorang pengacara.
Dia adalah satu dari hampir 1.300 orang yang telah ditahan, menurut aktivis, di antara mereka enam jurnalis di Yangon, salah satunya bekerja untuk Associated Press, yang telah menyerukan pembebasannya.
Presiden yang terguling Win Myint menghadapi dua dakwaan baru, kata pengacaranya, Khin Maung Zaw, termasuk satu dakwaan karena melanggar konstitusi yang dapat dihukum hingga tiga tahun penjara.
(Reuters/gatra)
