Rizieq Didakwa 1 Tahun Bui di Kasus Kerumunan Megamendung
Ia didakwa telah melanggar sejumlah pasal terkait UU Kekarantinaan Kesehatan dengan menghalangi-halangi penanggulangan wabah, dan pasal 216 ayat 1 KUHP karena sengaja tidak mengikuti aturan pihak yang berwenang terkait pelaksanaan UU.
Dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jumat (19/3), jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Rizieq melanggar pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Pasal itu berbunyi:
"Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)".
Sementara pasal alternatif yang didakwakan ke Rizieq adalah pasal Pasal 216 KUHP ayat (1). Lewat pasal ini, Rizieq terancam hukuman penjara maksimal empat bulan dua minggu. Pasal tersebut berbunyi:
"Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya ... diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000".
Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan Megamendung pada 23 Desember 2020 lalu. Kasus ini merupakan satu dari total tiga perkara yang didakwakan kepada Rizieq, selain kerumunan di Petamburan dan dugaan pemalsuan hasil swab di RS Ummi Bogor.
Kerumunan di Megamendung terjadi kurang dari sepekan setelah kepulangan Rizieq dari Arab Saudi awal November 2020 lalu. Kala itu, Rizieq menjalani rangkaian kegiatan salah satunya di Pondok Pesantren Alam Agrikultural Markaz Syariah miliknya.
Di sana, kegiatan Rizieq dihadiri sekitar 3.000 orang, sehingga diduga melanggar aturan protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan Covid di Kabupaten Bogor.
(thr/arh/cnn)
