Breaking News

Viral Aksi Premanisme di Pasar Japon Blora, Pelaku Mabuk hingga Pedagang Dimintai Uang Rp1 Juta

D'On, Blora (Jateng),- Viral di media sosial video yang menampilkan aksi premanisme di Pasar Jepon, Blora, Jawa Tengah, Jumat (7/5/2021).

Sejumlah orang yang merupakan anggota dari ormas Pemuda Pancasila tersebut tampak melakukan pemalakan ke sejumlah pedagang pasar.

Pedagang dipaksa menyerahkan uang Rp1 juta ke preman tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, seorang korban bernama Masrindo Sinaga mengungkapkan, aksi pemalakan tersebut terjadi pada Kamis (6/5/2021) pagi.

Saat itu, dirinya baru saja menggelar dagangannya di pasar tersebut.

Tiba-tiba, empat preman yang mengenakan kaos bertuliskan ormas Pemuda pancasila menghampirinya.

Masrindo mengungkapkan keempat preman tersebut mabuk saat memalaknya.

Korban dipaksa untuk ikut dengan pelaku ke dalam mobilnya.

Namun Masrindo menolak dan menyerahkan tasnya yang diminta pelaku.

"Terus saya didatangi sama preman yang mabuk ini, dan mau meminta tas saya, saya juga diminta untuk masuk ke mobil," terangnya.

Masrindo mengungkapkan, keempat pelaku memaksa sejumlah pedagang menyerahkan uang senilai Rp1 juta.

Namun karena tak memiliki uang banyak, para pedagang menyanggupi menyerahkan uang sebesar Rp400 ribu ke pelaku

Masrindo mengaku heran dengan aksi premanisme di pasar tersebut. Pasalnya sejak ia berjualan pada tahun 1997, aksi pemalakan tersebut baru pertama kali terjadi.

Atas kejadian tersebut, Masrindo melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Sementara itu, Ketua Pemuda Pancasila Blora Munaji membantah adanya aksi premanisme yang dilakukan oleh anggotanya.

Munaji mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan oleh para rentenir yang tidak bertanggungjawab.

"Cuman konteksnya adalah kejadian di Pasar Jepon itu kaitannya dengan merajalelanya rentenir di wilayah Pasar Jepon," ujar, Kamis (6/5/2021).

Menurutnya, aksi yang dilakukan rentenir di pasar itu tak bisa dibiarkan karena dapat merugikan para pedagang.

"Karena bagi kita itu juga termasuk kejahatan ekonomi, karena notabenenya izin enggak ada, apalagi ada Covid yang menyebabkan ekonomi melemah, jangan sampai itu dimanfaatkan oleh segelintir oknum rentenir ini," katanya.

(*)