Partai Buruh Segera Serahkan Daftar Kepengurusan-AD/ART ke Kemenkumham
D'On, Jakarta,- Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, akan segera menyerahkan daftar kepengurusan dan AD/ART ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Nantinya, Kemenkumham akan melakukan verifikasi.
"Susunan pengurus ini dan AD/ART Partai Buruh, jadi ada dua, susunan pengurus di tingkat nasional atau exco (executive committee) dan AD/ART Partai Buruh hasil kongres yang lalu akan dilaporkan ke Kemenkumham dalam bentuk akta notaris," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/10/2021).
Said menerangkan, bila kepengurusan dan AD/ART sudah diverifikasi Kemenkumham, Partai Buruh bisa ikut mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami kan partainya tidak perlu diverifikasi administrasi dan faktual oleh Kemenkumham, kami partai yang sudah ada yang dilanjutkan atau dibangkitkan lagi," katanya.
1. Serahkan berkas ke Kemenkumham 14 Oktober
Said mengatakan, Partai Buruh akan menyerahkan struktur kepengursan dan AD/ART pada 14 Oktober 2021 mendatang. Dia berharap, pada 25-26 Oktober 2021, Kemenkumham sudah mengeluarkan SK untuk Partai Buruh.
Setelah mendapat SK dari Kemenkumham, kata Said, Partai Buruh akan mendaftar ke KPU pada 2022 mendatang. Meski demikian, waktu pendaftaran parpol yang akan mengikuti pemilu 2024 belum ditentukan.
2. Kepengurusan Partai Buruh
Said kemudian memaparkan mengenai jumlah Pengurus Partai Buruh di tingkat provinsi hingga kecamatan. Di tingkat provinsi sudah terisi 100 persen.
Kemudian, di tingkat kabupaten/kota, sudah terisi rata-rata 80 persen. Adapun di tingkat kecamatan sudah 40 persen. Menurutnya, syarat KPU adalah tingkat pengurus partai di kecamatan sebanyak 50 persen di kabupaten/kota.
"Jumlah kecamatan 7.242, yang diminta KPU 50 persen. Berarti 3.621 kecamatan harus terisi, Partai Buruh sudah berapa, sekarang sudah 1.650 kecamatan atau rata-rata sudah terpenuhi 40 persen," katanya.
3. Said Iqbal tegaskan Partai Buruh bukan parpol dinasti keluarga
Said Iqbal mengatakan partainya tidak menerapkan dinasti keluarga. Menurutnya, Partai Buruh merupakan partai rakyat.
"Ini bukan partai dinasti, ini bukan partai keluarganya Iqbal atau Sonny (Ketua Majelis Rakyat Partai Buruh Sonny Pudjisasono), ini bukan partai yang hanya karena orang punya uang bisa memiliki partai, tidak. Ini partai rakyat," kata Iqbal saat bicara di Kongres Partai Buruh, Selasa (5/10/2021).
Ia mengatakan, semua kader Partai Buruh memiliki hak dan suara yang sama. Iqbal tidak ingin ada pertengkaran di internal Partai Buruh.
"Jangan konflik, rangkul, cari jalan yang terbaik. Kita ingin bekerja, bukan sekadar jabatan," ujarnya.
(IDN)
