Denny JA Preteli Klaim Big Data Milik Luhut Terkait Tunda Pemilu
D'On, Jakarta,- Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (JA) mengatakan mustahil big data bisa dipakai untuk memotret dukungan rakyat terhadap penundaan Pemilu 2024.
Pernyataan itu merespons klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu.
Denny mengatakan percakapan di media sosial tidak mencerminkan populasi penduduk Indonesia lantaran setiap orang bisa membuat lebih dari satu akun di media sosial.
"Dengan situasi inilah, kita mengatakan mustahil big data secara akademik bisa digunakan untuk memotret kecenderungan populasi (mendukung penundaan Pemilu 2024). Salah secara akademik, ya salah secara metodik," kata Denny melalui kanal Youtube Orasi Denny JA, Kamis (18/3).
Denny menyampaikan klaim data yang disampaikan Luhut pun tak sesuai temuan survei LSI. Survei menunjukkan mayoritas penduduk menolak penundaan pemilu.
Denny pun mengkritik klaim Luhut soal penundaan pemilu didasari alasan pandemi Covid-19. Ia mengingatkan puncak pandemi sudah dilewati tahun ini.
Tentang alasan ekonomi, Denny menyatakan tak ada pemilu di negara lain yang ditunda karena kesulitan dana. Menurutnya, pemerintah pun kini sedang memindahkan ibu kota negara dengan biaya 5 kali lipat dari biaya Pemilu 2024.
Denny menyampaikan penundaan pemilu juga mustahil dilakukan karena koalisi pendukung Jokowi terbelah. Hanya PAN dan PKB yang masih teguh dengan rencana tersebut.
"Tak cukup alasan menunda pemilu. Jika masih juga dipaksakan, maka ini akan berubah menjadi skandal politik," ujarnya.
Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan sejumlah elite pemerintahan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut pemilu perlu ditunda karena alasan pandemi.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mengantongi big data percakapan 110 orang di media sosial yang mendukung penundaan pemilu. Menurutnya, data itu juga menunjukkan dukungan terhadap Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan.
Klaim Luhut itu pun langsung dihantam oleh PDIP, pendukung utama kolusi Jokowi. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan pihaknya juga memiliki big data yang menunjukkan fakta berbeda dari klaim Luhut.
"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termaksud dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," tutur Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3).
(dhf/fra)
#DennyJA #LuhutBinsarPandjaitan #Pemilu #nasional #Politik
