Breaking News

Pilgub Sumbar 2024, Head to Head Andre vs Mahyeldi

Dirgantaraonline.co.id,- Menarik membahas dua tokoh Sumbar akhir-akhir ini. Pertama Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade yang begitu gencar memperjuangkan solusi kelangkaan solar di Sumbar. Selanjutnya Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi yang terlihat mulai “lelah” memimpin Sumbar. Tidak ada “suara” atau gerakan yang jelas dari Mahyeldi saat antrean solar mengular dan langka.


Saat antrean solar panjang mengular, Gubernur membuat tim pengawas untuk memastikan mencari akar masalah kelangkaan solar. Selanjutnya mencoba “mendesak” Pertamina agar memenuhi kuota solar untuk Sumbar. Sayangnya, untuk hal yang urgen ini, Mahyeldi tidak bicara sendiri. Tapi, Asisten II Setdaprov Sumbar, Wardarusmen lah yang berbicara di media. Hasilnya, tak terjadi apa-apa. Krodit.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan Andre Rosiade yang bicara lantang di DPR RI saat Komisi VI bertemu dengan direksi Pertamina. Andre meminta Pertamina menjamin ketersediaan solar. Akhirnya, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution pun dibawa Andre ke Padang. Memastikan soal kelangkaan solar, antrean panjang dan stok BBM selama Ramadhan-Lebaran di Terminal Pertamina Teluk Kabung.

Hasilnya, kabar kedatangan Andre Rosiade dan petinggi Pertamina itu sudah membuat pasokan solar lancar, bahkan antrean yang mengular pun mendadak telah terurai. Akhirnya, sejak 1-10 April 2022 ini, tak terlihat lagi antrean panjang di SPBU-SPBU Kota Padang. Juga di sejumlah daerah lainnya.

Itu soal solar. Belum lagi soal minyak goreng yang sempat langka dan mahal di Sumbar. Pada 18 Maret 2022, Gubernur Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah tak dapat berbuat banyak mengenai kenaikan harga minyak goreng yang mahal. Pemda hanya dapat membantu melancarkan pasokan atau ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.

Lain cerita dengan Andre Rosiade yang langsung menggebrak di DPR RI soal minyak goreng ini. Tak ragu, Andre meminta Menteri Perdagangan M Lutfi tidak kalah dengan mafia migor, agar minyak goreng tersedia. Hasilnya, kini migor mulai tampak, baik curah ataupun kemasan. Soal harga, bertahap mulai terkendali dan turun.

Memang, tak apple to apple membandingkan Gubernur dengan anggota DPR RI soal harga solar dan migor. Namun, dari yang terlihat di masyarakat, memang, Andre Rosiade lebih unggul. Karena punya jaringan yang luas dan pola kepemimpinan yang tegas. Bahkan, karena hal ini pula, Andre Rosiade dianggap layak menjadi Gubernur Sumbar 2024.

Apalagi, keduanya kini sama-sama berstatus ketua partai di Sumbar. Andre Rosiade ketua Partai Gerindra Sumbar, dan Mahyeldi Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumbar. Tentunya, dua partai besar inilah yang akan mengantaran mereka ke KPU pada Pilgub 2024 nanti kalau benar-benar bertarung. Ibarat kata, laga Pilwako Padang 2013 yang tertunda, bisa terjadi di Pilgub 2024. Siapa tahu kan.

Namun, jika menilik survei LSI Februari-Maret 2022 lalu, Gerindra memang di atas angin benar. Gerindra mencapai angka 34,7 persen, sementara PKS di posisi kedua dengan 15,7 persen, andai Pileg digelar saat itu. Artinya, keberadaan Andre mendongkrak Gerindra, sementara Mahyeldi yang jadi ketua PKS Sumbar tak membantu banyak pada PKS. Kalau ini terus bergulir, bukan mustahil PKS bisa disusul Demokrat yang sudah di angka 8 persen.

Mungkin, apa yang didapat Andre dan Gerindra ini adalah bagian dari apa yang terus mereka gaungkan, yaitu kerja nyata. Mereka hadir saat masyarakat membutuhkan, baik itu berupa sembako, bantuan tunai, sampai kepada korban gempa di Pasaman dan Pasbar yang tak henti-hentinya dibantu.

Berbeda dengan Mahyeldi yang saat ini agak kurang mengidentikkan diri dengan PKS – partai yang dibelanya sejak berdiri 1998. Meski banyak kader PKS yang turun ke lapangan membantu korban gempa Pasaman-Pasbar, tapi kurang dapat “tuahnya” oleh Mahyeldi. Mahyeldi lebih cenderung hadir sebagai Gubernur, bukan sebagai kader atau politisi PKS.

Lagipula, kini nama Mahyeldi mulai terseret kasus dugaan korupsi KONI Padang yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp3 miliar. Kasus dana hibah tahun 2017-2018 itu memang terjadi saat Mahyeldi yang Wali Kota Padang juga menjabat Ketua PSP Padang. Salah satu tersangka, AS dengan lugas menyebut apa yang dilakukanya atas perintah Ketua PSP yang juga Wako saat itu. Posisi AS yang ketua KONI Padang, juga Bendahara PSP Padang. Eh ribet.

Sepanjang Ramadhan pun, belum terlihat apa gerakan Mahyeldi, ketimbang melanjutkan “skenario” yang telah dibangunnya sejak menjadi Wali Kota Padang 2014. Tentunya sebagai buya, Mahyeldi hanya berceramah, safari Ramadhan dan singgah sahur saja. Tak terlihat kepemimpinannya memastikan ketersediaan minyak goreng, solar, atau hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sembako mahal jelang Lebaran pun mungkin belum dikakok-kakok.

Soal komunikasi politik, Mahyeldi juga sepertinya canggung saat menjadi Gubernur. Para koleganya saat menjadi Wali Kota dulu dan masih menjabat Bupati dan Wali Kota, sepertinya tak lagi bisa dirangkulnya dengan baik. Gubernur sepertinya tidak punya relasi atau hubungan yang baik dengan para kepala daerah – pemilik ‘tanah’ Kabupaten dan Kota.

Bupati Solok Epyardi Asda sempat menuding Gubernur Mahyeldi menghambat pembangunan di daerahnya. "Intinya, Kabupaten Solok itu hancur gara-gara Mahyeldi dan karena arogansi anak buahnya," kata Epyardi saat dikonfirmasi JPNN.com, Kamis (10/3/2022). Entah apa maksudnya, tapi yang jelas ini adalah bukti tidak bagusnya komunikasi politik Mahyeldi dengan Kepala Daerah.

Hal itu juga terlihat dari sejumlah Bupati dan Wali Kota di Sumbar malah menyatakan dukungan untuk Andre Rosiade maju sebagai Gubernur 2024. Seperti Bupati Pasaman Benny Utama yang terang-terangan mendukung Andre Rosiade, bahkan siap menjadi tim pemenangannya di Pasaman 2024. Ada juga Bupati Sijunjung, juga Wali Koa Padang pun pernah viral karena menyebut 2024 momentum Andre Rosiade jadi Gubernur.

Andre disebut sebagai “Macan Senayan” karena kinerjanya sebagai anggota Komisi VI. Bahkan, Pasar Raya Padang yang masih centang perenang pun, terutama Fase VII mulai diselesaikan Andre dengan mendatangkan dana pusat RP160 miliar. Wako Padang Hendri Septa saat ini sedang menyelesaikan dokumen-dokumen pembangunan dan lelang. Padahal, hal ini sudah diajukan Andre Rosiade sejak Mahyeldi jadi Wako Padang, tapi belum digubris.

Hari ini, mau tak mau atau suka tak suka, kita harus sebut Andre Rosiade menang selangkah dari Mahyeldi. Karena Mahyeldi diam soal BBM solar langka, minyak goreng susah, sampai komunikasi yang buruk dengan Bupati/Wali Kota. Bahkan cenderung “sendiri” kalau datang ke Kabupaten dan Kota tanpa ditemani oleh Bupati dan Wako. Ancaman terjerat kasus korupsi juga mungkin membuatnya sedikit panik.

Sementara Andre bicara lantang soal kelangkaan dan antre solar, dan membawa solusi langsung dengan mendatangkan petinggi Pertamina. Bahkan datang ke BPH Migas untuk menambah kuota solar Sumbar. Kini, solar tersedia dan tidak terlihat antrean mengular. Soal komunikasi politik, Andre begitu gencar memboyong Bupati/Wako se-Sumbar ke pusat. Bertemu Menteri atau direksi BUMN dan membagi kue ke Sumbar. Kesimpulan sementara; Andre ungguli Mahyeldi. 2024? Kita lihat saja. (***)


Penulis: Hasan Al Banna

pemerhati politik