Tender Gorden Rumdin DPR Berbuntut Panjang, Penawaran Bikin Heran
D'On, Jakarta,- Tender pengadaan gorden rumah dinas (rumdin) jabatan anggota DPR RI berbuntut panjang lantaran sampai 'menyeret-nyeret' Kesekjenan DPR. Informasi terkini, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bakal memanggil pihak kesekjenan guna mengusut tender gorden senilai Rp 43,5 miliar.
Pihak kesekjenan yang bakal dipanggil BURT ialah Sekjen DPR Indra Iskandar. Rencana BURT, pemanggilan Sekjen DPR bakal dilakukan setelah reses selesai pada 16 Mei ini.
"Setelah reses BURT akan panggil Sekjen (DPR)," kata Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso kepada wartawan, Minggu (8/5/2022).
Tak hanya BURT, salah satu fraksi di DPR juga merasa perlu ada penjelasan soal tender gorden Rp 43,5 miliar itu. Fraksi PPP DPR menilai informasi yang beredar tentang tender gorden tersebut harus ditelusuri kebenarannya.
"Kalau ternyata penawaran tertinggi yang diambil, perlu ditelusuri musababnya. Apakah karena ada kekurangan dari dua penawar terendah?" ucap Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan.
Fraksi PPP menganggap penjelasan kesekjenan diperlukan demi nama baik DPR. Awiek menyebut polemik tender gorden ini perlu dijelaskan seterang-terangnya agar anggota DPR tak melulu disalahkan.
"Hal ini harus dijelaskan ke publik agar tidak selalu anggota DPR yang jadi sasaran. Belum lagi persoalan ini mendapat sorotan publik," terangnya.
PAN Instruksikan Tak Pakai
Selain PPP, Fraksi PAN DPR juga bersikap terkait tender gorden Rp 43,5 miliar itu. Fraksi PAN menginstruksikan anggotanya agar tak menggunakan gorden dimaksud.
"Sebagaimana kita sampaikan, bahwa kami Fraksi PAN menolak adanya pergantian dari gorden itu. Untuk teman-teman Fraksi PAN bisa kami kondisikan, kami instruksikan, kami perintahkan agar tidak mengganti gorden di rumah dinasnya," ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Sabtu (7/5/2022).
Fraksi PAN menyadari tender gorden puluhan miliar rupiah itu memang tidak bisa dihentikan. Namun fraksi partai berlambang matahari putih itu mengimbau Kesekjenan DPR agar menghentikannya.
"Tetapi yang tidak bisa kami lakukan adalah meminta proses yang dilaksanakan oleh Kesekjenan DPR untuk dihentikan, kami hanya bisa imbau. Tetapi karena itu sudah dilaksanakan, imbauan itu tentu sesuatu yang bisa didengar, bisa diikuti, bisa juga tidak," ucap Eddy Soeparno.
Seperti diketahui, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebelumnya menyebut tender gorden Rp 43 miliar itu justru dimenangkan oleh perusahaan dengan harga penawaran tertinggi. Dilihat dari situs LPSE DPR RI, Kamis (5/5/2022), lelang dimenangi PT Bertiga Mitra Solusi yang beralamat di Tangerang, Banten.
Berikut tiga peserta lelang yang harga penawarannya terlihat:
Harga terkoreksi dan harga negosiasi tender ini tetap sama seperti angka yang ditawarkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender, yakni Rp 43,5 miliar.
"Tender sudah selesai," demikian tertulis dalam situs tersebut.
Dikutip dari laman resminya, PT Bertiga Mitra Solusi didirikan pada tahun 2014. Perusahaan ini telah melayani klien dari mulai BUMN, perusahaan swasta hingga instansi pemerintahan.
Dalam situsnya, PT Bertiga Mitra Solusi adalah penyedia dan kontraktor interior dan sistem integrator IT. Perusahaan ini bertujuan untuk membantu kliennya dalam transformasi mekanik, listrik, dan digital.
#TenderGordenDPR #DPRRI #LPSE #Tender #Gorden
