Ketum JMSI: Pembangunan IKN Harus Dikawal, Ikut Orkestrasi Pemberantasan Korupsi, dan Kedepankan Gagasan Calon Pemimpin Nasional
D'On, Samarinda (Kaltim),- Media siber yang tergabung dalam organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kalimantan Timur diminta ikut proaktif mengawal pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, dalam sambutan usai mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan Timur di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (29/6).
Dalam sambutannya itu, Teguh mengatakan, pembangunan IKN adalah wujud dari komitmen panjang pemerintahan Joko Widodo sejak periode pertama untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan di sebanyak mungkin wilayah di tanah air. Ketika itu visi pembangunan Jokowi dikenal dengan nama Nawacita atau Sembilan Cita-cita.
“Salah satu dari Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris, menghilangkan kesenjangan pembangunan. Ini barangkali adalah salah satu terapi yang perlu kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat dan daerah, antara wilayah barat, tengah, dan timur,” ujar Teguh Santosa.
“Sudah sepatutnya kita memberikan dukungan pada pekerjaan kita bersama untuk membangun IKN,” sambung mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini.
Pesan Anti Korupsi Firli Bahuri
Pesan agar komunitas pers khususnya anggota JMSI di Kalimantan Timur mengawal pembangunan IKN merupakan pesan kedua yang disampaikan Teguh Santosa dalam sambutannya itu.
Sebelumnya ia menguraikan kembali beberapa pesan kunci yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri dalam berbagai kegiatan JMSI sebelumnya di sejumlah daerah.
Sedianya, Firli Bahuri juga hadir dalam pengukuhan Pengda JMSI Kaltim. Namun karena ada perubahan jadwal di KPK RI, Firli Bahuri tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.
Teguh mengatakan, Ketua KPK selalu mengajak media untuk ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik. Persoalan korupsi di negara ini dipicu oleh antara lain threshold dan biaya politik yang sangat tinggi. Karenanya, kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki kaitan dengan threshold dan biaya politik.
“Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya, dimana beliau mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen. Bahkan bukan hanya PT itu yang harus nol persen, tetapi juga biaya politik harusnya nol rupiah,” urai Teguh Santosa lagi sambil menekankan JMSI ikut serta dalam program orkestrasi pemberantasan korupsi di era Firli Bahuri.
Tahun-tahun Politik
Pesan terakhir yang disampaikan Teguh Santosa terkait dengan tahun-tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Dia kembali mengimbau media siber anggota JMSI untuk menjauhkan diri berita-berita yang berisi ujaran kebencian atau hate speech serta kabar bohong atau hoax.
“Bila ada informasi yang masih diragukan kebenaran faktanya, kita wajib mengedepankan verifikasi. Bukan tidak boleh diberitakan. Tentu boleh diberitakan setelah kita mencari tahu duduk perkaranya. Agar publik dapat memahami satu persoalan dengan utuh. Jangan sampai memunculkan persoalan baru,” kata mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat ini.
Teguh juga mengimbau agar media siber anggota JMSI mengedepankan informasi mengenai gagasan dan pokok pikiran tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan nasional dan lokal.
“Sudah cukup kita mendengar isu-isu seputar identitas dan SARA. Tidak menarik karena kontraproduktif dan merusak tenun kebangsaan kita. Saya sarankan kita untuk mulai menggali pokok pikiran dan gagasan, serta program mereka,” katanya.
Dia menambahkan, setidaknya ada empat isu penting yang dapat digali secara komprehensif di tahun-tahun politik ini. Pertama isu korupsi oligarki; kedua isu energi baru dan terbarukan; ketiga, isu recovery economy pasca pandemi dan digital economy; dan keempat, persoalan geopolitik terkait dengan pertarungan kepentingan-kepentingan global di kawasan.
Indonesia adalah negara yang terlalu besar dan berada di tempat yang terlalu strategis. Sudah pasti ada external power yang ingin cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam proses kompetisi politik di tanah air.
“Sudah tentu pula kita harus menghadapi ini dengan mengedepankan kepentingan nasional,” demikian Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat.
Pengda JMSI Tulang Punggung
Pengda JMSI Kaltim dipimpin Muhammad Sukri sebagai Ketua dan Nanda Arita sebagai Sekretaris, serta Tetty Lumban Gaol sebagai Bendahara. Pengda JMSI Kaltim didampingi Dewan Pembina yang dipimpin Ir. Seno Aji dan Dewan Pakar yang dipimpin Nidya Listiyono.
Pengukuhan dihadiri antara lain oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Walikota Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.
Teguh di bagian paling awal sambutannya mengatakan, walaupun Pengda JMSI Kaltim baru dikukuhkan namun sesungguhnya M. Sukri dan kawan-kawan sudah melakukan pekerjaan besar sejak dua tahun lalu tak lama setelah JMSI dideklarasikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Februari 2020.
“JMSI Kaltim adalah salah satu tulang punggung JMSI dalam proses verifikasi di Dewan Pers yang lalu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi Bang Sukri dan kawan-kawan JMSI Kaltim semua,” demikian Teguh Santosa.
(*)
#JMSI #IKN #nasional
