Dua Peneliti Sigi Pemanfaatan Sistem Transportasi Cerdas Kota Padang
D'On, Padang (Sumbar),- Dua peneliti asal Universitas Andalas (Unand) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyigi pemanfaatan sistem transportasi cerdas di Kota Padang, Selasa (12/7/2022). Bertempat di salah satu hotel berbintang di Padang, keduanya mendengarkan langsung paparan dari empat narasumber.
Empat narasumber yang menyampaikan tentang kondisi transportasi Kota Padang yakni Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumatera Barat M. Ardono, Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Rudy Rinaldy, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudhi Indra Sani, serta Kapolresta Padang. Keempat narasumber menyampaikan langsung kondisi transportasi Kota Padang kepada dua peneliti, Yossyafra dan Yos Sunitiyoso. Termasuk sejumlah akademisi dan dosen yang hadir dalam balutan kegiatan Focuss Group Discussion (FGD).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kota Padang Rudy Rinaldy menuturkan bahwa hingga saat ini, sejumlah infrastruktur transportasi di Kota Padang telah tersedia. Diantaranya yakni Command Center ATCS, jalur fiber optic sampai kelurahan, data center, akses telekomunikasi tanpa blank spot, dan lainnya.
“Namun ada kendala juga selama ini yang tidak habis-habis, ketika kendaraan bertambah, lebar jalan ditambah, ketika kendaraan semakin bertambah, jalan kembali diperlebar, selalu seperti itu yang kita lakukan,” katanya.
Rudy menerangkan, mengatasi hal tersebut perlu adanya ITS (Intelijen Transport Sistem) Non Digital. Seperti pelaksanaan teori antrian (Queuing Theory) di persimpangan jalan. Teori ini sudah diberlakukan di Kota Padang. Ketika kendaraan yang mengantri di traffic light tidak lagi mengganggu kendaraan lain.
“Teori ini bisa diduplikasi oleh daerah lain, sehingga ITS Non Digital dapat diberlakukan tanpa harus menggunakan teknologi,” kata Rudy.
Rudy juga menyampaikan, dalam sebuah penelitian beberapa waktu lalu, masyarakat membutuhkan jalan yang mulus dan licin. Karena dengan jalan yang baik, akses menjadi mudah, perekonomian meningkat.
Sisi lain, Rudy juga menyebut, denda tilang menjadi poin penting bagi pengendara yang melanggar lalulintas. Biaya denda sudah seharusnya dinaikkan agar pengendara lebih waspada dan hati-hati.
Pada FGD bertajuk “Dampak Sistem Transportasi Cerdas Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Transportasi, Peningkatan Manfaat Ekonomi, dan Pengurangan Dampak Lingkungan” itu, Kepala Dishub Kota Padang Yudi Indra Sani menyebut, pihaknya memiliki ATCS dan lainnya dalam melayani kemudahan bertransportasi di Kota Padang. Masyarakat juga dilayani dengan moda trasnportasi massal, Trans Padang.
“Sebenarnya kita (Kota Padang) beruntung dengan adanya kucuran dana dari APBN dalam optimalisasi trasnportasi kita, karena kita mengetahui bagaimana relatif mahalnya alat teknologi dan perawatannya,” tuturnya.
Sementara itu, peneliti transportasi publik Unand Yossyafra Phd, menyebut bahwa penelitian tersebut didanai oleh Kemendikbudristek selama tiga tahun yang digarap bersama Yos Sunitiyoso, Phd dari ITB.
Menurutnya, penelitian ini dilakukan pada daerah yang telah dipilih oleh Kementerian Perhubungan untuk menerapkan Sistem Transportasi Cerdas dan akhirnya dipilih tiga kota yaitu Jakarta, Padang dan Bukittinggi.
Ia menjelaskan ada 11 indikator yang dibuat dalam sistem transportasi cerdas mulai dari sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut hingga sistem mengemudi otonom yang perlu diukur seberapa besar dampaknya bagi publik.
"Misalnya setelah adanya pusat kendali lalu lintas di Padang perlu diukur dampak positif terhadap lalu lintas, lingkungan hingga ekonomi," ujarnya.
Ia menyampaikan pada tahun pertama ini akan fokus pada pemetaan pemahamaan, peralatan, sumber daya manusia dan anggaran dalam penerapan sistem transportasi cerdas. Kemudian pihaknya meramu seberapa siap dari sisi peralatan hingga SDM dalam penerapan sistem transportasi pintar.
"Saat ini di Padang levelnya baru dua dari lima untuk penerapan sistem transportasi pintar sehingga masih banyak yang perlu dikejar," kata dia.
Ia menemukan saat ini SDM yang ada di Padang dalam mengelola pusat kendali lalu lintas masih terbatas dan peralatan perlu ditingkatkan spesifikasinya.
Sementara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah III Sumatera Barat M Ardono menyampaikan perlu pengembangan pusat kendali lalu lintas agar lebih cerdas lagi.
"Masalah utama lalu lintas kita adalah kemacetan dan berdasarkan hasil penelitian kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp83,9 triliun dalam setahun," kata dia.
Ia mengatakan kemacetan tersebut juga dipicu oleh pertumbuhan jumlah kendaraan baru yang terus meningkat.
"Per September 2021 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 143 juta dari semua jenis dan pada Januari 2022 sudah mencapai 145 juta atau tumbuh dua juta dalam empat bulan," kata dia.
Pada satu sisi ia melihat ada banyak biaya yang diperoleh dari pajak kepemilikan kendaraan yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah lalu lintas dan peningkatan pelayanan.
(Charlie / Leddy / Aidil / Agus)
#PemkoPadang #Perhubungan #Transportasi
