DPR Lelang Proyek Pengadaan Kalender Rp955 Juta
D'On, Jakarta,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melelang proyek pengadaan kalender sejumlah Rp955 juta dari anggaran APBN 2022.
Pantauan dari situs LPSE DPR RI, Sabtu (27/8), tender tersebut diberi nama 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode 739087.
Tender tersebut dibuat pada 23 Agustus 2022. Tahap tender saat ini adalah 'pengumuman pascakualifikasi'. Tender ini berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.
"Jenis pengadaan: pengadaan barang. Metode pengadaan: Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur. Tahun anggaran APBN 2022. Nilai Pagu Paket Rp955.737.000. Nilai HPS Paket Rp901.875.000," demikian tertulis dalam situs LPSE DPR.
Kontrak tersebut berjenis lumsum atau dibayarkan sekaligus. Adapun lokasi pekerjaan berada di gedung DPR RI yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Proyek ini menuai kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus minta proyek kalender ini untuk dihentikan atau dikurangi anggarannya.
"Proyek kalender ini harus dihentikan atau dikurangi anggarannya. DPR sesekali bisa mengadakan kalender sederhana sekaligus mau memperlihatkan kepedulian mereka kepada rakyat," kata Lucius saat dihubungi, Sabtu (27/8).
Kenaikan harga BBM, kata Lucius, jelas memperlihatkan kondisi perekonomian yang sulit sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan yang tidak populis.
Dia mengatakan di tengah kondisi seperti itu, sulit rasanya memahami bagaimana kondisi perekonomian yang sulit itu tak memengaruhi rencana-rencana DPR yang akan menyedot anggaran negara untuk kebutuhan yang sama sekali tak ada kaitannya dengan perekonomian rakyat seperti pembuatan kalender.
"Jangankan menyumbang pikiran untuk membantu rakyat di tengah rencana menaikkan BBM, DPR justru terlihat seolah-olah menyindir rakyat dengan tetap bersolek pakai kalender mahal di hadapan situasi perekonomian sulit yang dihadapi bangsa," kritik Lucius.
Sekjen DPR Jawab Kritik
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar menjawab kritik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) soal anggaran Rp995 juta untuk mencetak kalender yang berasal dari APBN 2022.
Menurut Indra, harga satuan kalender yang dianggarkan DPR seharga Rp27 ribu dengan kondisi masih harga perkiraan sendiri (HPS).
"Dia (Formappi) tahu enggak harganya satuan kalendernya? Cuma 27 ribu. Itu aja HPS. Kalau setelah dilelang berapa, bisa jadi di bawah itu. Semua diperdebatkan. Semua yang DPR lakukan enggak boleh. Kita enggak bikin program apa-apa, terus mau ngapain kita sekarang?" ujar Indra saat dihubungi, Sabtu (27/8).
Ia balik bertanya kepada Formappi apakah kalender dengan harga Rp27 ribu masih terlalu mahal atau tidak. Indra kembali menegaskan bahwa harga tersebut masih HPS.
"Kalau lembaga pemerintah boleh bikin kalender mewah-mewah, DPR bikin kalender sederhana enggak boleh?" tanya Indra.
Lebih lanjut, Ia mengatakan Formappi mestinya seimbang apabila ingin membuat catatan. Formappi disebut harus mempunyai riset dan pembanding supaya jelas.
Jangan semua yang dikerjakan DPR, kata Indra, tidak ada yang positif dari sudut pandang Formappi.
Selain itu, dia menilai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Formappi hanya itu-itu saja sedari dulu. Contohnya narasi 'rakyat lagi susah', 'rakyat lagi lapar', dan sekarang 'rakyat lagi naik BBM'.
Indra kemudian minta dipertemukan dengan Formappi dalam sebuah debat terbuka agar publik menjadi mengetahui hal ini.
(pop/sur)
#LPSE #PengadaanKalenderDPR #nasional
