SK Niki keluar, Maidestal Mundur dari PPP. Erwin: DPP PPP Luar Biasa, Keluarkan SK Pergantian DPC PPP Kota Padang Rentang 1,5 tahun Sudah 5 kali!
D'On, Padang (Sumbar),- Walaupun Maidestal mengundurkan diri dari PPP, namun Erwin Wakil Ketua bidang OKK DPC PPP Kota Padang merasa ada yang janggal dengan keluarnya SK Ketua DPC PPP Kota Padang atas nama Nikki Lauda Hariyona yang juga Putra Ketua Dpw PPP Sumbar dan adik kandung dari Bendahara DPD Golkar Sumbar, Erick Hariyona.
Erwin menegaskan bahwa dirinya dan pengurus lainnya belum melihat isi surat tersebut.
“Surat menunjuk Plt saja tidak pernah sampai kepada kepada ke DPC PPP Padang, Cq Maidestal Hari Mahesa," kata Erwin, Senin (3/4/2023) kemarin.
Dituturkan Erwin, isi Plt itu jelas salah, pertama dibuat Musyawarah Cabang (Muscab). Ia menyebut bahwa dalam satu organisasi, tidak ada ada melaksanakan Muscab dalam satu tahun dua kali, harusnya melalui Muscab luar biasa.
“Sungguh aneh sekali, masa ada Muscab yang kedua kali, dan itu SK dari Plt-nya itu. Dalam surat yang saya dapat dari teman teman, surat itu mengangkat Mulyadi selaku PLT Ketua dan juga ada PLT sekretaris dan Bendahara DPW PPP Kota Padang, harusnya DPW yang di Plt-kan, coba lihat SK Plt-nya itu. Harusnya DPW Sumbar yang di Plt-kan,” katanya.
Melihat kondisi kekinian maka orang yang berada di dalam kepengurusan itu layaknya munafik, pasalnya mereka melanggar atau tidak menjalankan roda organisasi partai sesuai AD/ART partai.
“Sungguh luar biasa, masa dalam satu periode SK kepengurusan bisa terjadi 5-6 kali perubahan kepengurusan, ini organisasi dijalankan seenak udelnya saja, jelas apa yang dilakukan Hariadi Cs di DPW PPP Sumbar termasuk DPP PPP merusak dan ingin menjadikan PPP di Sumbar sebagai partai oligarki," ujar Erwin.
Meski Maidestal Hari Mahesa telah mengundurkan diri dari PPP, Erwin menghormati keputusan yang telah diambil Esa. Namun Erwin dan kawan-kawan siap mengambil langkah-langkah politik, maka dari itu pihaknya melakukan gugatan dengan memasukkan ke Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Meski gugatan yang akan kami layangkan ini berdampak menjelang Pemilu, namun kebenaran harus diungkap, termasuk membahas surat yang dilayangkan ke DPP, bantahan serta meminta pertanggungjawaban untuk mengenai ini, karena kami tak dapat surat itu,” katanya.
Sejauh ini seharusnya, sambung Erwin, Ketua DPC PPP Kota Padang adalah Maidestal Hari Mahesa dan harusnya seperti itu.
“Kalau kita lihat nampak DPP (PPP) tidak ingin PPP ini besar di Sumbar, jadi jelas ini merusak PPP. Kalau DPP PPP bersikeras juga menjadikan Hariadi Ketua DPW, jelas kami melakukan gugatan, ini namanya sudah amburadul, proses nya sudah kangkanginad/art, muscab dan peserta nya juga abal abal, DPP kok malah langgar konstitusi tukasnya.
(mond)
#Politik #PPP #Padang #Sumbar
