Menko Luhut: Warga Pulau Rempang Dapat Ganti Untung, Bukan Ganti Rugi
Menko Luhut
D'On, Jakarta,- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap proyek Xinyi Group di Pulau Rempang, Batam akan mulai groundbreaking tahun depan. Namun, akan didahului oleh penyelesaian atas pendudukan masyarakat Pulau Rempang.
Diketahui, pemerintah akan menggeser masyarakat di sejumlah kampung di Pulau Rempang. Alasannya, beberapa titik itu dijadikan lokasi pembangunan Rempang Eco City.
Menko Luhut memandang, sejauh ini komitmen Xinyi Group masih dalam posisi yang positif. Meski, diketahui ada konflik yang mencuat di masyarakat Rempang.
"Saya kira komitmennya bagus, ya kan kita punya tugas masing-masing mereka siapkan investasinya teknologinya, kita siapin lahan dan infrastrukturnya," kata dia di Hotel Indonesia Kempinski, ditulis Rabu (27/9/2023).
Penyediaan Lahan
Dia menegaskan saat ini, proses penyediaan lahannya terus berjalan, termasuk untuk menggeser lokasi rumah-rumah masyarakat yang tinggal di titik rencana pembangunan Rempang Eco City. Menko Luhut menyebut, kompensasi yang diberikan pada masyarakat pun bukan ganti rugi, melainkan ganti untung.
"Sekarang kita sedang tata dengan baik. Tentu, presiden pernah kasih arahan rakyatnya tidka boleh dirugikan. makanya kita berikan opsi kepada rakyat itu dengan baik. Kan mereka itu juga tidak semua yang miliki sertifikat tanah disana seperti dulu di mandalika. Pokoknya tidak ada ganti rugi tapi ganti untung," bebernya.
Dia menaksir prosesnya akan rampung sekitar akhir tahun ini atau paling lambat di Februari 2024 mendatang. Setelah itu, dilanjutkan dengan groundbreaking kawasan.
"Ya kita gausah buru-buru ya kalo ga bisa selesai tahun ini, ya mungkin Januari-Februari, setelah itu groundbreaking. (Realisasi Investasi) bisa aja awal tahun depan," pungkasnya.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Xinyi Glass Holdings Ltd tidak hanya akan membangun pabrik kaca di Pulau Rempang, namun juga membentuk ekosistem pengolahan pasir dengan barang jadi siap ekspor.
Bahlil menekankan, investasi di Rempang Eco City ini tidak hanya dilakukan satu perusahaan saja. Xinyi Group disebutnya bakal membangun pabrik pemrosesan pasir silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri kaca float, industri silikon, industri pre silicon, industri pemrosesan kristal, industri steel dan modul surya, dan infrastruktur pendukung lainnya.
"Rencana investasi Xinyi Group USD 11,6 miliar. Ingat ya, Xinyi Group, bukan Xinyi sendiri. Di dalamnya itu ada pembangunan kawasan industri yang terintegrasi," tegas Bahlil di Kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (26/9/2023).
"Artinya, ini bukan dia sendiri, ini grup. Kalau data ini enggak benar, saya yang bertanggung jawab. Saya siap diberi sanksi kapan saja," ungkapnya.
Menurut dia, Indonesia akan banyak mengambil keuntungan lewat investasi grup Konglomerat China tersebut di Pulau Rempang. Selain bisa menyetop ekspor pasir ke pasar asing, Xinyi Group diyakininya akan membentuk hilirisasi industri yang menciptakan nilai tambah perdagangan bagi Indonesia.
Ekspor Pasir Silika
"Keuntungan ekonominya kalau ini jalan, selama ini kita ekspor pasir silika sama pasir kuarsa ke luar negeri. China, Korea, dan lain-lain. Ini kan sama kayak nikel bro, dulu kita larang ekspor orang demo saya 1,5 bulan," papar Bahlil.
"Nilai ekspornya dulu USD 3,3 miliar. Begitu kita stop ekspor ore nikel, sekarang sudah menjadi USD 33 miliar, karena sudah barang jadi. Berapa lapangan pekerjaan kita dapat, berapa pendapatan negara yang lebih, berapa multiplier effect yang terjadi akibat industri dalam negeri, berapa nilai tambah neraca perdagangan kita, itu kan sudah pasti terjawab," tuturnya.
Komitmen Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sebagian masyarakat di Pulau Rempang tak miliki sertifikat. Maka, akan diberikan penghargaan atas status lahan yang ditempati.
"Dan dengan pergeseran ini, kita berikan alas hak 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik. Kemudian rumah kita kasih dengan tipe 45. Apabila ada rumah yang tipe lebih dari 45, dengan harga 120 juta apabila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP nilainya berapa, itu yang akan diberikan," ujarnya.
Selain itu, Bahlil mengaku diberikan tugas khusus oleh Presiden untuk menyelesaikan persoalan di Rempang dengan baik dan melibatkan kementerian lain.
Dia melaporkan kepada Kepala Negara bahwa dari 17.000 hektare area Pulau Rempang, hanya 7.000-8.000 hektare yang bisa dikelola, sedangkan selebihnya adalah hutan lindung.
"Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," jelas Bahlil.
Uang Tunggu
Sementara itu, kata dia, selama masa menunggu rumah, masyarakat juga akan diberikan uang tunggu senilai Rp1.200.000 per orang dan uang kontrak rumah senilai Rp1.200.000 per kepala keluarga.
"Kemudian dalam proses pergeseran tersebut ada tanaman, ada kerambah, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam," kata dia.
Lebih jauh dia menyampaikan ada lima kampung di Rempang yang mengalami penggeseran yakni di Blongkeng, Pasir Panjang, Simpulan Tanjung, Pasir Merah dan Simpulan Hulu.
Pemerintah akan menggeser masyarakat ke lokasi di Tanjung Banun yang jaraknya tidak lebih dari 3 kilometer dari lokasi awal dan akan menjadi kampung percontohan.
"Akan kita tata betul baik dari sisi infrastruktur jalannya, maupun dari sisi puskesmas. Kemudian air bersih, kemudian sekolah, kita akan buat sedemikian baik termasuk di dalamnya adalah pelabuhan perikanan," kata dia.
Menurut Bahlil, sejauh ini terdapat 900 kepala keluarga yang terdaftar, dan hampir 300 kepala keluarga di antaranya sudah melakukan pendaftaran secara sukarela untuk digeser.
#LuhutBinsarPandjaitan #Luhut #MenkoLuhut #Rempang #BPBatam #RempangEcoCity
