Visi Misi Ganjar-Mahfud Prioritaskan Penegakan Hukum: Integrasi Teknologi dan Pemberantasan Korupsi

  j

Ganjar-Mahfud 

D'On, Jakarta,- Pasangan bakal capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertekad meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu caranya adalah integrasi teknologi informasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum termasuk lembaga pemberantasan korupsi.

Hal tersebut tertuang dalam dokumen visi dan misi Ganjar-Mahfud, yang dapat diakses di situs web https://visimisiganjarmahfud.id/. Ganjar-Mahfud mengusung gagasan hukum adil untuk semua sebagai bentuk komitmen mereka menciptakan sistem hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Di dalam sub poin visi misi Ganjar-Mahfud MD nomor 7.3 Hukum Adil untuk Semua, terdapat misi membasmi korupsi yang berbunyi,"mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan Polri secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor."

Disebutkan, integrasi antara teknologi informasi dan lembaga-lembaga hukum merupakan sesuatu yang akan dikembangkan oleh Ganjar-Mahfud MD. Sinergisitas antara teknologi informasi dan lembaga hukum akan memberi transparansi terhadap harta yang dimiliki oleh negara.

Namun, bagaimana caranya lembaga penegakan hukum sinergi dengan teknologi saat ini? Salah satu contohnya bisa dilihat dari penggunaan artificial intelligence (AI) oleh KPK.

Lembaga antikorupsi sudah berencana mengadopsi teknologi AI atau kecerdasan buatan untuk mempercepat proses pemeriksaan LHKPN.

Rencana tersebut disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi "Urgensi Pemanfaatan LHKPN dalam Pemberantasan Korupsi" yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

"Yang berikutnya supaya kelihatan canggih kita kerja sama, dengan Pusilkom UI, jadi 380.000 manusia yang mau diperiksa (LHKPN) itu pakai artificial intelligence," ujar Pahala Nainggolan dalam diskusi tersebut.

Pahala menyatakan kerja sama dengan Pusilkom UI akan dilakukan agar teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memeriksa LHKPN dari sekitar 380.000 penyelenggara negara.

Tujuannya adalah untuk memodernisasi pendekatan KPK dalam mengevaluasi LHKPN. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan tudingan KPK hanya bertindak ketika terdapat pelaporan viral dari masyarakat terkait ketidakberesan dalam LHKPN.

Upaya penggunaan teknologi kecerdasan buatan ini dilakukan agar KPK tidak hanya bergantung pada laporan masyarakat untuk mengevaluasi LHKPN. Penggunaan teknologi AI masih dalam tahap uji coba, dengan tujuan untuk memberikan panduan yang lebih ilmiah mengenai penentuan siapa yang akan diperiksa dan diawasi dengan lebih intensif.

Sebelumnya, Mahfud MD, dalam acara deklarasi cawapres Ganjar pada 18 Oktober 2023, mengungkapkan keyakinannya penyelesaian setengah masalah bangsa ini dapat terwujud jika penegakan hukum berjalan dengan benar dan didasari oleh hukum yang berkualitas.

"Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, setengah masalah dari bangsa ini insyaallah tuntas kalau hukumnya bagus,” ujar Mahfud MD.

(B1)

#GanjarPranowo #MahfudMD #Pilpres2024 #nasional #VisiMisiGanjarMahfud