Ganjar Tampik Kedatangannya untuk Ajak JK Bergabung ke TPN Ganjar-Mahfud
Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla
D'On, Jakarta,- Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mengaku hanya bersilaturahmi menemui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK. Ganjar pun menampik kedatangannya dalam rangka undangan bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Ganjar Pranowo sendiri hadir didampingi oleh sejumlah tokoh yang menjadi bagian dari tim pemenangannya. Mulai dari Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid hingga Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.
"Ya kita nggak ngajak kok, kita silaturahmi saja. Kalau Mas Arsjad, Pak Hary Tanoe, itu kan memang tim saya, jadi ya menemani saya. Kalau Mas Arsjad kan teman Pak JK, pengusaha. Pak Hary Tanoe apalagi, mereka kenal lama," tutur Ganjar di kediaman Jusuf Kalla, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).
Menurut Ganjar, pertemuan tersebut hanya sebatas membangun komunikasi yang baik khususnya dalam hal membangun bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita sudah tahu dan kita bisa berkomunikasi dengan baik," jelas Ganjar.
Jusuf Kalla menambahkan, dirinya merupakan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) yang memiliki batasan dalam mengungkapkan dukungan dalam Pilpres 2024.
"Saya ini Ketua PMI. PMI itu harus netral, jadi tidak bisa menjadi TPN. Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan politis silakan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya," kata Jusuf Kalla.
Penegakan Hukum Era Jokowi Dinilai Jeblok, Jusuf Kalla Sependapat dengan Ganjar Pranowo
Calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo sempat menilai penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jeblok. Terkait pendapat tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla pun tampak menyiratkan pendapat yang sama.
“Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makasar saya baca, Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan. Ya saya kira anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan,” tutur Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).
Menurut JK, begitu ia disapa, penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kemajuan bangsa ke depannya. Termasuk juga soal netralitas dalam Pilpres 2024 mendatang.
“Ya sekali lagi, kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan, mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi. Tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah,” jelas JK.
Ganjar Pranowo menyebut, penilaian jebloknya penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi bukan tanpa alasan. Dia mengaku mendapatkan banyak suara dan aspirasi dari masyarakat terkait urusan kepastian hukum.
“Kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum harus betul-betul lurus begitu. Nah tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya alias ya turunlah skornya,” kata Ganjar.
Sebelumnya, Ganjar memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.
Ganjar Sebut Penegakan Hukum dan HAM Alami Penurunan
Hal itu disampaikan Ganjar usai menjawab pertanyaan dari pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11/2023).
Prof Zainal Arifin sebagai panelis mempertanyakan kepada Ganjar penilaian penegakan hukum Indonesia saat ini. Dia ingin mengetahui apakah penilaian Ganjar soal penegakkan hukum dan HAM sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apakah sama atau tidak.
"Dulu katanya baik, sekarang?" tanya Prof Zainal.
Mendapat pertanyaan tersebut, Ganjar menyebut penegakan hukum dan HAM mengalami penurunan. Bahkan, Ganjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.
"Turun (penegakan hukum). Dengan kasus ini jeblok, poinnya 5 (dari 1-10)," ujar Ganjar.
#GanjarPranowo #JusufKalla #Jokowi #Politik
