PM Jepang Rombak Kabinet karena Skandal Keuangan
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengganti sejumlah menteri yang terlibat dalam skandal penggalangan dana politikFoto: Kyodo News/AP/picture alliance
D'On, Jepang,- PM Jepang Fumio Kishida mengganti sejumlah anggota kabinet utama di tengah penyelidikan keuangan pada Kamis (14/12). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengendalikan dampak buruk dari skandal keuangan terbesar.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Rabu (13/12) malam waktu setempat mengatakan bahwa ia sedang menyelesaikan perombakan kabinet menyusul skandal penggalangan dana kampanye partai berkuasa di Jepang.
Tidak lama berselang pada hari Kamis (14/12), Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dan Menteri Perindustrian Yasutoshi Nishimura mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi mengonfirmasi bahwa ia telah diminta untuk bergabung kembali dengan kabinet menggantikan Matsuno.
"Mengingat berbagai tuduhan terkait dana politik yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap politik dan berbagai tuduhan terkait dana politik saya sendiri, saya telah mengajukan pengunduran diri,” kata Matsuno dalam konferensi pers, Kamis (14/12).
Empat menteri dan beberapa wakil menteri lainnya juga akan diganti, menurut laporan media lokal. Perombakan kabinet ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan PM Kishida sejak menjabat lebih dari dua tahun yang lalu. Keempat menteri tersebut berasal dari faksi terbesar dan terkuat dalam Partai Demokratik Liberal, LDP, yang secara resmi dipimpin oleh mantan PM Shinzo Abe.
Penyelidikan terhadap LDP
Jaksa penuntut telah menyampaikan penyelidikan kriminal terhadap fraksi tersebut dan mulai hari Kamis (14/12), pihaknya akan meminta keterangan dari puluhan anggota parlemen atas tuduhan suap sekitar 500 juta yen dalam bentuk penggalangan dana yang hilang dari rekening resmi partai, demikian dilaporkan berbagai media.
Kantor kejaksaan mengatakan bahwa mereka belum dapat mengomentari investigasi yang sedang berlangsung ketika dihubungi Reuters.
"Gangguan lebih lanjut"
Beberapa pengamat politik telah membandingkan skandal ini dengan apa yang disebut "skandal rekrut" pada akhir 1980-an ketika tuduhan perdagangan orang dalam membuat PM Noboru Takeshita dan beberapa pejabat tinggi pemerintah lainnya mengundurkan diri.
Sejak berita tentang skandal terbaru ini merebak beberapa minggu yang lalu, dukungan publik terhadap Kishida turun menjadi sekitar 23%, terendah sejak ia menjabat pada Oktober 2021, demikian hasil jajak pendapat terbaru.
Dukungan untuk LDP juga turun di bawah 30% untuk pertama kalinya sejak 2012, ketika LDP kembali berkuasa setelah hampir mendominasi politik Jepang.
Perdana menteri tidak perlu mengadakan pemilihan umum hingga Oktober 2025 dan oposisi yang terpecah secara historis telah berjuang untuk membuat terobosan yang berkelanjutan terhadap cengkeraman kekuasaan LDP. Namun, para analis mengatakan masih harus dilihat berapa lama Kishida dapat bertahan pada jabatan puncak tersebut karena skandal itu membuat pemerintahannya berantakan.
(Reuters)
#Jepang #Internasional
