Aturan Beli Gas LPG Pakai KTP Diterapkan, Warga Pasrah
Ilustrasi gas Elpiji 3Kg
D'On, Jakarta,- Sejumlah warga mengaku pasrah mendengar aturan pembelian gas LPG 3 kg yang mengharuskan pendataan berbasis kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Kebijakan itu resmi diberlakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai 1 Januari 2024 lalu.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji sebelumnya menjelaskan, kebijakan itu bertujuan mengarahkan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Namun, sejumlah warga penerima subsidi yang ditemui oleh Beritasatu.com pada Rabu (3/1/2024) mengaku belum pernah mendengar kebijakan tersebut.
“Belum tahu,” ujar Eri salah satu warga yang ditemui di salah satu kantin di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.
Ia mengaku tidak keberatan apabila aturan pembelian gas cair dalam tabung tersebut diterapkan secara luas oleh pemerintah. Wanita pemilik salah satu warung makanan tersebut selama ini membeli langsung dengan sistem memesan kepada agen langganan.
Oleh karena itu, Eri mengaku akan mengikuti arahan pemerintah yang biasanya disampaikan oleh pihak agen kepada dirinya. Namun, sampai saat ini, ia mengaku belum mendapat keterangan dari sang agen.
“Ikut saja kali ya (aturannya). Orang dari sananya sudah diantarkan ke sini (gas milik) kita,” ucapnya.
Sementara itu, ada juga warga yang mengaku sudah pernah mendengar dan mengikuti proses pendataan di tingkat agen. Ratna, pemilik warung makan di tempat yang berdekatan, menyebut tidak keberatan dengan pelaksanaan kebijakan itu.
“Kemarin dua apa tiga bulan yang lalu sudah daftar, jadi langganan penjual gas itu sudah minta KTP ibu begitu. Kalau ibu jalanin tidak keberatan, tetapi kalau harganya naik keberatan,” katanya.
Sistem pendataan oleh agen, menurut Ratna, juga memberi kemudahan kepada dirinya dalam membeli LPG 3 kg. Sang agen biasanya mengutamakan pelanggan yang telah didata untuk mendapatkan pasokan gas lebih dahulu dibandingkan pembeli yang tidak terdaftar.
#GasElpiji #LPG #Nasional
