Bansos Bermasalah, KPK Peringatkan Konflik Kepentingan sebagai Akar Korupsi
Alexander Marwata wakil Ketua KPK
D'On, Jakarta,- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengeluarkan pernyataan tajam terkait isu yang melibatkan bantuan sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menampilkan gambar atau logo pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Dalam keterangannya pada Sabtu (27/1/2024), Marwata secara tegas menyampaikan peringatan KPK mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang dapat menjadi pemicu perbuatan korupsi.
Marwata mempertegas bahwa konflik kepentingan bukanlah hal sepele, melainkan akar masalah dari tindakan korupsi. Menurutnya, seringkali orang dapat mengabaikan aspek konflik kepentingan dengan dalih bahwa yang terpenting adalah bantuan sosial tersebut sampai kepada masyarakat. Namun, dia menegaskan bahwa keuntungan dalam konteks ini tidak hanya sebatas keuntungan materi atau finansial, melainkan juga mencakup citra atau imej yang bisa diambil oleh pihak-pihak terlibat.
Dalam konteks Pemilu, Marwata memberikan penekanan khusus, menyatakan bahwa pada saat kampanye politik, para calon presiden dan wakil presiden berupaya untuk memenangkan simpati rakyat dengan mengaitkan bantuan sosial dengan logo atau gambar pasangan capres-cawapres tertentu. Hal ini, menurutnya, dapat menciptakan situasi yang rentan terhadap konflik kepentingan yang dapat membuka peluang terjadinya tindakan korupsi.
Marwata juga mengamati bahwa ada sebagian masyarakat yang mungkin tidak sepenuhnya memahami sumber anggaran bansos, menganggapnya berasal dari pasangan calon yang bersangkutan, padahal seharusnya bersumber dari APBN, yaitu uang negara. Kritiknya terhadap ketidakpahaman masyarakat terhadap asal-usul dana bansos menunjukkan kekhawatirannya terhadap potensi manipulasi informasi yang dapat terjadi.
Menghadapi permasalahan ini, Marwata tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga memberikan saran konstruktif. Dia mengusulkan agar agar proses pendistribusian bansos menjadi lebih adil dan transparan, gambar atau logo dari setiap pasangan capres-cawapres harus disertakan secara merata dalam kemasan bansos. Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan teredukasi mengenai identitas setiap pasangan calon, mengurangi potensi manipulasi informasi, serta meningkatkan tingkat transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.
(Mond/suara)
#KPK #Bansos #Korupsi
