Penyerahan Hasil Pemeriksaan LKPD 2023 Kota Padang oleh BPK: Wali Kota Siap Evaluasi
D'On, Padang (Sumbar),- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat telah menyerahkan hasil temuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Padang tahun anggaran 2023 kepada Wali Kota Padang, Hendri Septa, dalam sebuah acara di kediaman resminya pada Selasa, 19 Maret 2024. Pimpinan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sumbar, Tri Estiningsih, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tujuan memantau tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sebelumnya.
Estiningsih berharap bahwa dengan diserahkan dan disampaikannya hasil temuan pemeriksaan tersebut kepada Pemerintah Kota Padang, langkah-langkah selanjutnya dapat segera diambil, termasuk evaluasi terhadap saran yang telah diberikan oleh BPK. Wali Kota Padang, Hendri Septa, yang didampingi oleh Inspektorat Kota Padang, Arfian, menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi temuan BPK Sumbar.
Septa berjanji akan meminta setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk memenuhi permintaan Tim Pemeriksa dengan baik, khususnya terkait pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan. Tujuannya adalah agar proses evaluasi dapat berjalan lancar dan Pemerintah Kota Padang dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2023.
Ia menegaskan komitmen penuh pemerintahannya untuk mengikuti saran yang diberikan oleh BPK Sumbar terhadap temuan pemeriksaan LKPD Kota Padang tahun 2023 selama 14 hari ke depan. Hendri Septa juga menyampaikan harapannya agar Pemkot Padang dapat kembali meraih Opini WTP, seperti yang telah berhasil mereka raih sebanyak sepuluh kali sebelumnya, dengan sembilan di antaranya secara berturut-turut.
Selain itu, acara penyerahan hasil temuan pemeriksaan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk Asisten I, Edi Hasymi, Asisten II, Didi Aryadi, Asisten III, Corri Saidan, Kepala BPKAD Kota Padang, Raju Minropa, Kepala Bappeda, Yenni Yuliza, dan Kepala Bapenda, Yosefriawan. Acara ini menandai langkah awal dalam proses evaluasi dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah, demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
(*)
#BPK #LKPD #Padang
