Suara PSI di Pemilu 2024: Melonjak Tajam atau Manipulasi?
Ketua Umum baru Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, bersama Grace Natalie dan Giring Ganesha saat Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
D'On, Jakarta,- Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu 2024 mendadak menjadi sorotan karena melonjak tajam dalam waktu singkat. Menurut data dari pemilu2024.kpu.go.id per Sabtu (2/3/2024), PSI memperoleh 2.399.469 suara atau sebesar 3,13 persen. Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan dari sebelumnya yang bertahan di sekitar 2 persen.
Seorang pengguna media sosial, @MSMujab22, bahkan menyoroti perubahan tersebut dalam dua jam saja. Pada pukul 17.00 WIB, PSI mendapatkan 2.331.716 suara atau sekitar 3,05 persen. Namun, dua jam kemudian, suara PSI meningkat menjadi 2.351.307 atau sebesar 3,07 persen. Peningkatan sebanyak 19 ribu suara hanya dari 110 Tempat Pemungutan Suara (TPS) membuat banyak pihak bertanya-tanya.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyatakan keheranannya terhadap lonjakan suara PSI yang tiba-tiba. Menurutnya, semua hasil quick count dari lembaga survei menempatkan suara PSI di bawah 3 persen, sehingga tidak memprediksi PSI akan mendapatkan kursi di Senayan. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan penggelembungan suara, yang merupakan fenomena yang dilaporkan terjadi di beberapa tempat.
Jamiluddin juga menyoroti rumor adanya operasi senyap yang bertujuan meloloskan partai politik tertentu ke Senayan. Ia mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertindak detektif dalam mengusut kemungkinan manipulasi tersebut.
"Sebab, kalau ada operasi senyap, hal itu sangat mencederai demokrasi. Mereka sudah menghianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak," ujarnya.
Pernyataan Jamiluddin ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan integritas dalam proses pemilihan umum. Jika KPU dan Bawaslu gagal mengatasi dugaan penggelembungan suara atau operasi senyap, maka legitimasi hasil Pileg dan Pilpres bisa dipertanyakan oleh publik. Ini juga mengundang pertanyaan terhadap efektivitas dan keberadaan lembaga pengawas pemilu di Indonesia.
(*)
#PSI #Politik #nasional #KPU
